Soal Polemik HK di Bali, Giri Prasta Minta Desa Adat Ingatkan Dresta, Awig-awig dan Pararem yang Ada

 TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Polemik adanya aliran Hare Krisna (HK) di Bali sampai saat ini masih bergulir.

Bahkan terkait adanya polemik tersebut, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta pun unjuk komentar.

Pihaknya menyarankan masyarakat terutama desa adat untuk ingat Dresta, Awig-awig, Pararem  yang ada.

Kendati sampai saat ini masih menjadi polemik di masyarakat, Giri Prasta pun menyerahkan sepenuhnya kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat.

• Pilkada Serentak Digelar 9 Desember Mendatang, Begini Empat Arahan Presiden Jokowi

• Selama Ini Hanya Jago di Darat, Kini Bali Siapkan Regulasi Pungut Retribusi di Laut

• Nelayan Lobster Sambut Baik Terbitnya Permen KP, HNSI Tabanan Dorong Segera Penuhi Syarat Legalitas

Secara pribadi pihaknya mengaku tidak memiliki kapasitas untuk mendukung atau melarang aliran tersebut.

“Jujur ya, kami secara pribadi adalah orang Nusantara, Hindunya Hindu Bali. Terhadap persoalan boleh atau tidaknya HK itu kami serahkan kepada PHDI Pusat,” tegas Giri Prasta ketika dimintai komentarnya soal pelarangan HK usai rapat Paripurna DPRD Badung di Gedung Dewan, Rabu (5/8/2020).

Pihaknya menjelaskan, karena sudah menjadi kewenangan lembaga umat Hindu, pihaknya pun enggan berkomentar soal HK ini.

 “Itu silahkan mau gimana keputusan PHDI. Itu bukan ranah Giri Prasta  membicarakan hal itu,”jelasnya

Namun demikian, Bupati asal Pelaga ini meminta desa adat di Badung agar bisa menyaring supaya aktifitas desa adat tidak sampai disusupi oleh kepentingan lain diluar desa adat itu sendiri

“Yang jelas kami dengan tegas meminta kepada desa adat, yang pertama dresta, awig-awig dan perarem ini jangan sampai hilang.

Jangan sampai aliran ini memakai fasilitas desa adat,” katanya.

 Tapi, kalau aliran ini memakai tempat ibadahnya sendiri, ataupun rumah pribadi, pihaknya juga tidak bisa melarang.

“Yang namanya aliran ini memakai tempat ibadahnya atau rumahnya sendiri, itu tidak ada kewenangan dari Giri Prasta untuk melarang.

Tapi, kalau memakai fasilitas umum milik desa adat  kita, ya mohon maaf jangan, kan begitu,” tukasnya.

• Sosialisasi Perarem Pencegahan Penyebaran Covid-19, Sejumlah Titik Strategis di Kuta Dipasang Banner

• Tak Punya Regulasi, Pemprov Bali Belum Bisa Keluarkan Izin Pemanfaatan Ruang Laut

• Jadwal Liga Champions, 11 Laga hingga Final, Juventus vs Lyon, Buka Laga Perempat Final

Seperti diketahui, munculnya aliran HK di Bali mendapat penolakan dari warga Hindu Bali.

Saat ini penolakan terhadap aliran ini bahkan sudah bergulir sampai ke PHDI Pusat.

Bahkan Majeis Desa Adat (MDA) Bali dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali juga turun tangan untuk menyikapi polemik Hare Krishna di Bali.

 MDA dan PHDI pun berjanji akan segera menuntaskan polemik ini.

Ketua MDA Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, meminta agar masyarakat Bali menyikapi masalah ini dengan tenang, dan cerdas serta sesuai dengan etika orang Bali: damai, dan santun, sehingga tidak sampai menimbulkan gerakan atau sikap yang melanggar hukum. (*)