Breaking News:

Selama Ini Hanya Jago di Darat, Kini Bali Siapkan Regulasi Pungut Retribusi di Laut

"Ranperda RZWP3K Bali dipakai untuk menentukan arah pembangunan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan yang disertai dengan penetapan struktur

Dokumentasi DPRD Bali
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan pidatonya saat saat rapat paripurna ke-11 masa persidangan II tahun 2020 DPRD Bali, Rabu (5/8/2020). Dalam rapat paripurna ini, Gubernur Koster menyampaikan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Ranperda perubahan atas Perda nomor 11 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana, Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 2 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) tahun 2020-2040.

Ia mengatakan, pembentukan Ranperda tersebut merupakan amanat dari Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

"Ranperda RZWP3K Bali dipakai untuk menentukan arah pembangunan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan," kata Koster rapat paripurna ke-11 masa persidangan II tahun 2020 DPRD Bali, Rabu (5/8/2020).

Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama menilai, Ranperda RZWP3K sangat penting.

Nelayan Lobster Sambut Baik Terbitnya Permen KP, HNSI Tabanan Dorong Segera Penuhi Syarat Legalitas

Sosialisasi Perarem Pencegahan Penyebaran Covid-19, Sejumlah Titik Strategis di Kuta Dipasang Banner

Jembrana Tambah Enam Pasien Terkonfirmasi Positif Covid-19

Selama ini, tuturnya, Provinsi Bali hanya jago di darat saja sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya bertumpu pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

"Tetapi dengan adanya nanti Perda ini, kita mempunyai celah untuk memungut retribusi di laut," kata Adi Wiryatama saat ditemui usai rapat paripurna.

Adi Wiryatama menyebut bahwa potensi pendapatan daerah dari kawasan perairan di Bali sangat besar.

 Namun ia tak menyebutkan secara detail berapa persisnya besaran potensi tersebut.

Mantan Bupati Tabanan itu memandang, bahwa selama ini kapal-kapal yang "parkir" di perairan Pulau Dewata tidak dikenakan biaya retribusi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved