Breaking News:

Rapat Dewan Klungkung Tidak Setuju Soal Rencana Pemotongan Upah Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemkab

Dalam rapat itu dibahas mengenai rencana Pemkab memotong upah/jasa tenaga kontrak sebesar Rp 200 ribu, selama 4 bulan kedepan.

Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Pimpinan AKD (alat kelengkapan dewan) DPRD Klungkung dan TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) melakukan rapat di Kantor DPRD Klungkung, Rabu (19/8/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA -  Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Klungkung menggelar pra rapat terkait kebijakan umum anggaran  dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara ( KUA-PPAS) perubahan 2020 dan KUA-PPAS induk tahun 2021.

Dalam Rapat yang digelar di Kantor DPRD Klungkung tersebut, anggota dewan sepakat tidak setuju dengan rencana eksekutif memotong upah/jasa tenaga kontrak.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom, serta  dihadiri Sekda Klungkung, Gede Putu Winastra dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dalam rapat itu dibahas mengenai rencana Pemkab memotong upah/jasa tenaga kontrak sebesar Rp 200 ribu, selama 4 bulan kedepan.

Penyuluh Bahasa Bali Klungkung Identifikasi 800 Lontar, Mulai Lontar Pengobatan Hingga Ilmu Hitam

Presiden PSG Sangat Gembira Timnya Lolos ke Final Liga Champions

Bill Clinton Menilai Pemerintahan Donald Trump Penuh dengan Kekacauan

Kebijakan ini mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dan kebutuhan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19

"Seluruh pimpinan yang hadir dalam rapat hari ini sepakat untuk tidak memotong upah tenaga kontrak yang direncanakan eksekutif,"  tegas Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom.

Pihaknya pun meminta Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta,  bersama Sekda dan TAPD untuk mencari jalan keluar yang lainnya.

Sehingga tidak sampai memotong upah tenaga kontrak yang sebenarnya sudah sangat kecil, yakni Rp1,4 juta selama sebulan.

Hasil rapat ini juga akan dibawa saat rapat banggar DPRD Klungkung, yang juga akan menghadirkan Bupati I Nyoman Suwirta,  Sekda I Gede Putu Winastra dan TAPD, Senin (24/8/2020) mendatang.

“Semoga nantinya keluh kesah dan kekhawatiran tenaga kontrak ini,  bisa kami tanggulangi bersama antara sinergi legislatif beserta eksekutif lewat anggaran yang tersedia” pungkas Gung Anom.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Klungkung berencana memangkas jasa/upah  tenaga kontrak sebesar Rp200 ribu selama 4 bulan kedepan.

Ini mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dan kebutuhan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Rencana pemotongan jasa tenaga kontrak itu masih sebatas rancangan kebijakan umum anggaran  dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara ( KUA-PPAS) perubahan 2020.

Saat ini setidaknya terdapat sekitar 3.000 tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Klungkung.

Dinas PUPR Badung Akan Kaji Kebocoran Saluran Irigasi Subak Yeh Penet Sepanjang 3 Km

Ketua KONI Bali Saran Home Base Tim Basket Bali United di Gor Purna Krida Kerobokan

Wuling Hadirkan Cortez CT Type S di Bali, Varian MPV Baru Wuling dengan Harga Kompetitif

Sehingga anggaran yang dirasionalisasi dari pemangkasan upah tanaga kontrak tersebut sampai Rp 24 miliar. (*)

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved