Breaking News:

Selama Sebulan, Satpol PP Badung Sudah terbitkan 26 Bangunan Tak Berizin

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung terus gencar melakukan penertiban bangunan yang tidak berizin.

Istimewa
Satpol PP Kabupaten Badung saat mengecek pembangunan di wilayah Angantaka, Kecamatan Mengwi Badung, Senin (31/8/2020) 

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung terus gencar melakukan penertiban bangunan yang tidak berizin.

Bahkan selama sebulan ini penegak perda tersebut berhasil menemukan sebanyak 26 bangunan yang tidak dilengkapi dengan izin.

Kasatpol PP Badung, I Gusti Agung Ketut Suryanegara  saat dikonfirmasi mengaku, selama pandemi ini pihaknya terus turun ke lapangan untuk melihat proyek-proyek di Gumi keris.

Dari hasil penyisiran, pihaknya menemukan sebanyak 26 bangunan yang tidak memiliki izin.

“Total dari bulan Agustus sampai akhir Agustus 2020 kita menemukan sebanyak 26 bangunan yang melanggar administrasi. Salah satunya belum mengantongi Surat Izin membangun (IMB),” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (1/9/2020).

Lanjut dikatakan, di tengah pandemi Covid-19 ini, dirinya banyak menemukan proyek atau bangunan di wilayah Kecamatan Kuta Utara dengan jumlah sebanyak 15 bangunan.

Lutfi Agizal Klarifikasi soal Kata Anjay, Ucap Permintaan Maaf Setelah Tuai Kontroversi

Ini Jadwal Uji Coba Timnas Indonesia U-19 Saat di Kroasia, Laga Pertama Lawan Bulgaria U-19

Jenazah Tri Nugraha Telah Diautopsi, Hasilnya Langsung Diserahkan ke Penyidik

Selanjutnya 10 bangunan ditemukan di Kecamatan Mengwi dan satu bangunan di Kecamatan Kuta selatan.

“Jadi memang sampai saat ini kita banyak temukan di wilayah Kuta Utara, karena wilayah ini kan lagi berkembang, untuk kecamatan Petang dan Abiansemal belum kami temukan,” bebernya.

Disinggung mengenai pelanggaran yang ditemukan pada pembangunan maupun proyek tersebut, birokrat asal Denpasar itu mengatakan semua proyek pelanggarannya berbeda-beda. Hanya saja intinya semuanya melanggar izin yang belum lengkap.

“Berbeda-beda itu, artinya ada yang sudah urus namun belum keluar, ada yang sudah jadi tapi tidak sesuai. Ada juga yang sama sekali belum urus karena alasan kepemilikan tanah (proses sertifikasi belum keluar),” ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved