Breaking News:

Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Bali Hingga Agustus 2020 Capai Rp 1,78 Triliun

"Program PEN merupakan Program Pemerintah Pusat untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian melalui berbagai kegiatan

Istimewa
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Tri Budhianto saat audiensi dengan Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, di Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Bali, pada Kamis (3/9/2020). 

Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kanwil DJPb Provinsi Bali Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali mengupdate realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Bali sampai dengan 31 Agustus 2020 secara total telah mencapai sekitar Rp 1,78 Triliun.

Hal ini disampaikan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Tri Budhianto saat audiensi dengan Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, di Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Bali, pada Kamis (3/9/2020).

Dalam kegiatan tersebut Kakanwil menyampaikan progress pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali yang mencakup Realisasi Belanja atas Beban APBN pada Kementerian/Lembaga dan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

"Program PEN merupakan Program Pemerintah Pusat untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian melalui berbagai kegiatan yang sampai dengan 31 Agustus 2020 secara total telah mencapai sekitar Rp1,78 Triliun," ungkapnya.

Dibuka Setelah Tujuh Bulan Ditutup Akibat Pandemi,1,4 Juta Siswa di Wuhan Kembali Belajar di Sekolah

Kasdam IX/Udayana Ikuti Rakornis TMMD ke-109 TA. 2020 Secara Virtual

Koster Minta Para GM Hotel di Bali Utamakan Penggunaan Produk Lokal

Lanjut dia, program tersebut dilaksanakan secara menyeluruh, tak terkecuali Provinsi Bali, dengan menyasar dua sisi, yaitu sisi permintaan (demand) dan sisi penawaran (supply).

"Biaya penanganan dampak Covid 19 yang multi dimensional ini telah berkembang dari yang semula dianggarkan sebesar Rp 405,1 Triliun, kini telah mencapai Rp 695,2 Triliun, dengan fokus pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, dan sektoral Kementerian/ Lembaga dan Pemda," paparnya

Khusus untuk di Provinsi Bali, kata dia realisasi sebesar Rp 1,78 Triliun tersebut terdiri dari dua cluster yaitu cluster perlindungan sosial dan cluster dunia usaha.

"Terdapat setidaknya tujuh kegiatan yang menjadi bagian dari cluster perlindungan sosial. yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Bansos Tunai, Subsidi Gaji/Upah, dan Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), secara total realisasi ketujuh program tersebut sampai dengan 31 Agustus 2020 telah mencapai Rp 1,01 Triliun," paparnya.

Ia menjelaskan, rincian untuk masing masing program tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Mantaat (KPM).

Halaman
1234
Penulis: Adrian Amurwonegoro
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved