Kinerja Gubernur Bali
BREAKING NEWS: 2 Tahun Kepemimpinannya, Koster: Ini Prestasi Pertamakali Lampaui Jakarta
Wayan Koster menyampaikan pertanggungjawaban 2 tahun pencapaian kinerja kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali
Penulis: Putu Supartika | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Selama dua tahun memimpin Bali, Gubernur Bali, Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Artha Ardana Sukawati menyampaikan pertanggungjawaban 2 tahun pencapaian kinerja kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023 di Gedung Ksirarnawa Art Center, Denpasar, Bali, Sabtu (5/9/2020).
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan, selama dua tahun kepemimpinannya telah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 3.78 persen.
Sehingga Bali menempati peringkat 1 dalam kelompok provinsi dengan angka kemiskinan terendah secara nasional.
"Ini prestasi yang pertamakali bisa melampaui Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya selalu di bawah Jakarta," katanya.
• Kini Rata-Rata 3.000 Wisatawan Nusantara Masuk ke Bali Melalui Bandara Ngurah Rai
• Eks Dirut Transjakarta Akhirnya Ditangkap, Ini Perjalanan Kasusnya, Terlibat Pemerasan hingga Buron
• Drama Berakhir, Lionel Messi Bertahan di Barcelona, Blak-blakan Sebut Era Bartomeu Sebuah Bencana
Pihaknya juga mengaku telah berhasil menurunkan angka pengangguran terbuka menjadi 1.21 persen.
Juga menempati peringkat 1 terendah dalam kelompok provinsi dengan angka kemiskinan terendah secara nasional.
"Mempertahankan Bali sebagai pulau dengan predikat destinasi terbaik di dunia versi Trip Advisor tahun 2020. Walaupun masih dalam masa pandemi, namun tetap terbaik," kata Koster.
Memperoleh peringkat 2 secara nasional untuk indeks pembangunan kebudayaan dan baru pertama di Bali.
Peringkat 1 dari 5 provinsi terbaik nasional dalam pelaksanaan program strategi nasional pencegahan korupsi dari KPK.
Dalam bidang adat telah membentuk Perda Desa Adat dan peraturan tentang pelaksanaannya.
Selain itu, juga diberikan anggaran sebesar Rp. 300 juta kepada masing-masing desa adat dengan jumlah desa adat 1.493 desa adat se-Bali.
Sehingga total anggaran yang dikeluarkan untuk desa adat ini sebesar Rp 447.9 miliar.
“Juga telah dibentuk Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yang secara khusus menangani desa adat. Ini Dinas pertama dalam pemerintah Provinsi Bali,” kata Koster.
Juga telah dibangun dan dipelaspas kantor Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali tanggal 2 September 2020 kemarin.
