BPK RI Bakal Periksa Anggaran Penanganan Covid-19 Pemprov Bali

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sejak pandemi covid-19 yang melanda Indonesia termasuk Bali, maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengeluarkan anggaran-angaran belanja tidak terduga untuk penanggulangan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan transparansi anggaran, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan melakukan pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

Kepala BPK Perwakilan Bali, Sri Haryoso, menyampaikan ucapan terimakasih atas kesediaan Pemprov Bali menerima BPK dalam melakukan pemeriksaan.

 Ia mengatakan tujuan dilakukan pemeriksaan tersebut karena melihat pandemi Covid-19 yang sudah melanda Indonesia dan anggaran yang digunakan merupakan anggaran negara.

• Cerita Komisioner Komnas HAM Mengenang Cara Almarhum Munir Tuntaskan Persoalan Kaum Tertindas

• Pakai Busana Celuluk saat Sosialisasi, Wakapolres Jembrana Minta Masyarakat Taat Protokol Kesehatan

• Lakukan Promosi Pariwisata di Tengah Pandemi, Dispar Badung Mengaku Gunakan Youtuber

Dengan beberapa aturan yang mengikat, maka BPK sebagai badan pemeriksa harus melakukan pemeriksaan guna transparansi anggaran dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

"Terkait jadwal pelaksanaan pemeriksaan akan dilaksanakan selama 20 hari kerja atau sampai pada tanggal 30 september 2020," jelasnya dalam Rapat Koordinasi dengan BPK RI terkait Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja Atas Penanggulangan Pandemj Civid-19 Bidang Kesehatan dan Pemeriksaan Pendahuluan Dengan Tujuan Tertentu Atas Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang dilakukan secara daring, Senin (7/9/2020).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengaku menyambut baik pemeriksaan yang bakal dilakukan oleh BPK RI.

Hal itu guna menjaga transparansi anggaran yang ada di Pemprov Bali dan pelaporan yang jelas kepada masyarakat.

Baginya, Pemprov Bali sangat siap menerima pemeriksaan dari BPK RI.

Ia mengaku sejak awal sudah melakukan pembinaan terhadap seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menggunakan anggaran dengan benar, transparan dan bertanggung jawab.

Begitupula dengan administrasi pelaporan yang dari awal sudah ditekankan agar zero pelanggaran.

Namun disamping pengaturan administrasi yang dilakukan sesuai aturan, pada saat yang bersamaan dirinya juga menekankan agar pelayanan kepada masyarakat juga tidak dikesampingkan, melainkan harus diutamakan.

Untuk itu, ia berharap dalam pemeriksaan yang akan dilakukan BPK nanti zero temuan keuangan, sedangkan kalau ditemukan keselahan-kesalahan dalam segi administrasi, manurutnya hal tersebut masih bisa diperbaiki.

“Saya hanya minta tidak ada temuan penyalahgunaan keuangan dan saya rasa itu tidak akan terjadi karena saya sebagai ketua harian Satgas sudah selalu memantau dan selalu menekankan agar anggaran tersebut dikeluarkan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.

• Cok Ace: Banyak Masyarakat yang Berwisata Belum Jalankan Protokol Kesehatan dengan Baik

• Kadernya Mundur Massal, Begini Tanggapan Ketua DPD II Golkar Badung

• Tuntut Pencabutan Pengayoman Hare Krisna, Massa Forum Koordinasi Hindu Geruduk DPRD Bali