Breaking News:

Fraksi NasDem dan Hanura DPRD Buleleng Tolak Pengesahan Perubahan APBD 2020, Ini Sebabnya

dana hibah bansos diklaim Jayadi menjadi kebutuhan masyarakat, serta dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat karena dana hibah bansos

Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Suasana rapat penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Buleleng atas Ranperda tentang Perubahan APBD 2020, Selasa (8/9/2020) 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Fraksi NasDem DPRD Buleleng menolak pengesahan Perubahan APBD tahun anggaran 2020 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Buleleng, Made Jayadi Asmara dalam rapat penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Buleleng atas Ranperda tentang Perubahan APBD 2020, Selasa (8/9/2020).

Dalam rapat tersebut, Jayadi Asmara mengatakan, penolakan ini dilakukan lantaran pihak eksekutif dalam hal ini Pemkab Buleleng tidak memasang kembali dana hibah bansos dalam APBD Perubahan 2020.

Sementara dana hibah bansos diklaim Jayadi menjadi kebutuhan masyarakat, serta dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat karena dana hibah bansos didistribusikan ke masyarakat melalui Kelompok Suka Duka dan Dadia.

Penangkilan saat Pujawali di Pura Luhur Batukau Akan Dibatasi untuk Tekan Peningkatan Kasus Covid-19

Terkait Penjadwalan Ulang Pemeriksaan Kesehatan Bakal Paslon, KPU Badung Koordinasi ke RSUP Sanglah

Seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar Setujui Penetapan Ranperda APBD-P TA. 2020

"Untuk masalah dana dan teknis itu tugas eksekutif mencari pengadaan sumber dana. Ini aspirasi masyarakat, yang harus kami perjuangkan," terangnya dalam rapat.

Selain itu Jayadi juga menyoroti perusahaan-perusahaan daerah yang dinilai tidak begitu signifikan memberikan kontribusi terhadap kenaikan PAD Buleleng.

Dimana, rata-rata capaiannya masih dibawah 50 persen dari target.

Salah satu yang menjadi sorotan ialah BPR Bank Buleleng 45, yang hanya bisa memberi kontribusi kepada APBD sebesar Rp 60,7 juta per tahun. 

Untuk itu, fraksi NasDem mendorong pemerintah untuk tegas memberikan target capaian minimal 85% kepada perusahaan daerah, agar kontribusi terhadap PAD juga menjadi signifikan. 

Dalam kesempatan itu, Jayadi juga menyoroti tanggapan Bupati saat rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang perubahan APBD Tahun anggaran 2020, pada Senin (31/8/2020) lalu.

Halaman
123
Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved