Breaking News:

Corona di Indonesia

Mendagri Minta Sosialisasi Peraturan KPU Berkaitan dengan Prokes Agar Dilakukan Lebih Masif

Muhammad Tito Karnavian mengimbau agar PKPU yang berkaitan dengan protokol kesehatan disosialisasikan secara lebih masif

Istimewa
Foto kiriman Biro Humas Kemendagri. Mendagri Minta Sosialisasi Peraturan KPU Berkaitan Dengan Prokes Agar Dilakukan Lebih Masif 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengimbau agar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berkaitan dengan protokol kesehatan disosialisasikan secara lebih masif, baik melalui jalur media maupun non media. 

Aturan tersebut dinilai Mendagri sebagai satu hal yang krusial, karena disusun dengan melibatkan banyak pihak, baik otoritas kesehatan maupun otoritas negara lainnya.

“Isinya tidak hanya sekedar melancarkan proses Pilkada, tapi juga melakukan antisipasi dua hal. Satu adalah gangguan konvensional baik sengketa, aksi anarkis, dan lain-lain, dan juga mengatur mengenai kepatuhan protokol Covid-19. Jadi adaptasi terhadap protokol Covid-19,” ujar Mendagri Tito, Kamis (10/9/2020) di Jakarta melalui keterangannya.

Maka dari itu, Mendagri mendorong KPUD dan Bawaslu Daerah agar segera mengundang partai politik dan para bakal pasangan calon (Paslon) yang sudah mendaftar, untuk menyampaikan PKPU tersebut. 

Sisi Lain Mantan Bintang Real Madrid, Ronaldo Nazario

Untuk Pertahankan Gelar Juara Liga Inggris, Legenda Man United Sarankan Liverpool Rekrut Pemian Ini

Ronaldo atau Messi ? Ini Pilihan Mesut Oezil Soal Formasi Tim Impiannya

Menteri Tito juga meminta agar forum sosialisasi tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Kasatpol PP, Satlinmas, TNI, Polri, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN) dan seluruh otoritas di daerah. 

“Disampaikan Peraturan KPU-nya , tahapan-tahapannya, termasuk kerawanan tiap tahapan,” imbau Mendagri.

Kemudian, Mendagri juga menyampaikan, dengan seizin Menko Polhukam dirinya mendorong para kontestan yang berkontestasi dalam Pilkada Serentak 2020 agar membuat Pakta Integritas. 

Memang selama ini, sambung Menteri Tito, Pakta Integritas sudah dilakukan dalam setiap perhelatan demokrasi tersebut. 

Namun, hal itu hanya memuat seputar komitmen untuk mewujudkan Pilkada aman dan damai. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved