Rp 1,9 Miliar untuk Pembayaran Insentif Pegawai RSU Bangli

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Rumah Sakit Umum (RSU) Bangli berencana melakukan pengamprahan dana kepada Badan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli.

Sesuai rencana, total anggaran yang diamprah sebesar Rp 6,6 miliar.

Direktur RSU Bangli, I Nyoman Arsana, Jumat (25/9/2020), menjelaskan, dari total rencana pengamprahan Rp 6,6 miliar, Rp 1,9 miliar di antaranya digunakan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes).

Khususnya bagi bagi tenaga kesehatan yang kontak dengan pasien Covid-19 di luar tanggungan pemerintah pusat.

Arsana menyebut, dari total 120 tenaga kesehatan, 50 orang di antaranya pembayaran insentif diusulkan kepada pemerintah pusat.

Sedangkan 70 orang sisanya, diusulkan pembayaran insentif melalui pemerintah daerah.

“Mereka ini ada yang tenaga kontrak, ada yang PNS. Namun seluruhnya ditugaskan oleh direktur untuk menangani Covid-19, dan bersentuhan langsung,” ujarnya.

Dijelaskan pula, perbedaan pembayaran insentif oleh pemerintah pusat lantaran sebelumnya RS hanya memiliki 10 ruang negatif.

Sedangkan kriteria pusat, hanya diusulkan pembayaran insentif sebanyak 50 orang.

• Paket GiriAsa Masih Tunggu Arahan KPU dan Bawaslu Terkait Kampanye di Tengah Pandemi Covid-19

• Update Covid-19 Bali 25 September 2020: Kasus Positif Bertambah 144 Orang, 74 Sembuh, 4 Meninggal

• Doa dan Deklarasi Pilkada Damai, Forpimda Banyuwangi Ingatkan Protokol Kesehatan Covid-19

“Karena terjadi peningkatan, kami tambah ruangan dan tenaga kesehatan. Karena sudah berjalan, akhirnya kami berusaha mengusulkan insentif tambahan tenaga kesehatan tersebut ke daerah,” jelasnya.

Besaran insentif Rp 1,9 miliar itu digunakan untuk pembayaran selama empat bulan, mulai dari September hingga Desember 2020.

Penerima insentif ini mulai dari dokter spesialis, perawat, binatu, supir, hingga petugas kamar jenazah.

Sementara Rp 4,7 miliar, lanjut Arsana, digunakan untuk pembelian alat hepa filter hingga APD, mulai dari masker, baju hazmat, sepatu boat, disinfektan, hingga hand sanitizer.

“Pokoknya seluruh alat-alat yang bersifat sekali pakai. Perhitungan kami kebutuhan tersebut cukup hingga bulan Desember dengan asumsi harga yang sudah mulai menurun saat ini,” ungkapnya.

Disinggung mengenai perkembangan Covid-19 di Bangli, Arsana mengatakan hingga kini masih cukup tinggi dan fluktuatif.

Pun demikian ia tidak menampik sampai saat ini masih terdapat dua tenaga kesehatan yang menjalani isolasi mandiri karena terkonfirmasi positif Covid-19.

• Sebar Hoaks Wakil Presiden Terpapar Covid-19, Ngurah Harta Dihukum 16 Bulan Penjara

• Pandemi Covid-19, Target Kunjungan ke Museum Semarajaya Klungkung Tidak Tercapai

• Pangdam IX/Udayana Tinjau Penerapan Prokes Covid-19 dan Serahkan Bantuan di Tempat Ibadah Denpasar

“Seluruhnya berstatus sebagai OTG. Oleh sebab itu besar harapan kami agar masyarakat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan, sehingga sebaran virus Corona di Bangli bisa lebih ditekan,”  tandasnya.

Tambahan Rp 14 Miliar

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli, I Ketut Riang mengungkapkan anggaran penanggulangan Covid-19 Bangli bertambah Rp 14 miliar pada APBD Perubahan 2020.

Dengan demikian, total anggaran penanggulangan Covid-19 saat ini mencapai Rp 24 miliar lebih.

“Sebelumnya berdasarkan data per tanggal 7 Juli 2020 anggaran penanggulangan Covid-19 sisa Rp 10 miliar,” ucap dia.

Riang tidak bisa memastikan apakah dengan total anggaran sebesar Rp 24 miliar itu, mampu mencukupi kebutuhan hingga bulan Desember 2020 mendatang.

Sebab penggunaan anggaran kembali pada kebutuhan masing-masing OPD.

“Rencananya dari RSU Bangli yang akan mengamprah. Namun dokumennya belum ada di saya,” tandas dia.

(*)