Dikabarkan Golkar Tabanan Tak Solid di Pilkada, Nyoman Wirya Sebut Hanya Isu

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Menuju Pilkada Tabanan, Golkar optimistis mampu merebut kemenangan di Pilkada tersebut.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Ketua DPD II Golkar Tabanan, Nyoman Wirya usai dilantik di DPD I Golkar Bali, Rabu (7/10/2020).

Bahkan, ia membantah adanya kabar banyak kadernya yang membelot mendukung pasangan nomor urut 1, Komang Gede Sanjaya-Made Edi Wirawan (Sanjaya-Edi).

Golkar sendiri Bersama NasDem dan Demokrat mengusung pasangan nomor urut 2, Anak Agung Ngurah Panji Astika-Dewa Nyoman Budiasa (Panji-Budi).

• Badung Usulkan 15 Ribu Pelaku UMKM Sebagai Calon Penerima Bantuan dari Kementerian

• PTPS Harus Netral dan Serahkan Surat Sehat, Bawaslu Tabanan Buka Pendaftaran Hingga 15 Oktober

• Dukung UMKM, BI Buka Pameran Karya Kreatif Indonesia

“Baru info aja, kita solid kok di Tabanan,” katanya.

Wirya justru menuding bahwa isu tersebut sengaja dihembuskan untuk memecah kesolidan Golkar di Pilkada Tabanan.

“Biasa itu lawan mengatakan tidak anu, dibantah kok, solid di Tabanan,” katanya.

Bahkan, ia mengaku Panji-Budi dapat memenangi Pilkada Tabanan dengan prosentase tipis.

“Karena begini, Golkar kan sudah mengusung, Bersama NasDem itu kan sudah cukup besar. Tapi untuk menang memang ada kekuatan yang lebih besar, kami harapkan di relawan untuk mencapai 50+1,” akunya.

“Optimis kita, begini suasana Covid ini kita merasa diuntungkan, karena teman yang biasa menurunkan massa kan nggak bisa, sekarang kita hati nurani saja, sudah 20 tahun memegang kekuasaan kami anggap belum maksimal, sekarang kan terserah masyarakat,” imbuhnya.

Namun, saat disinggung mengenai langkah Politikus senior Golkar Bali, I Gusti Putu Wijaya yang mendeklarasikan dukungannya ke Jaya-Wira. Wirya memilih menaggapi secara dingin.

Ia menyebut sosok IGP Wijaya hanya sebagai kader biasa di Golkar. Bahkan, IGP Wijaya sendiri tidak masuk dalam kepengurusan Golkar baik di Tabanan, provinsi, maupun DPP.

“Itu memang kita punya, di struktur dia kan nggak lagi, kita anggap itu sebagai kader biasa,”ucapnya.

Pun mengenai apakah ada sanksi atas pembelotan IGP Wijaya tersebut. Anggota DPRD Bali ini menjawab secara diplomatis, ia mengaku bahwa yang berhak memberikan sanksi adalah DPD atau DPP, ini karena IGP Wijaya sendiri sudah bukan merupakan pengurus Golkar.

• Wine Robusta Coffe Kalibaru Banyuwangi, Kopi Robusta Rasa Wine 1 Kilogram Rp 5 Juta

• Letjen Dodik Buka Suara Soal Video Viral Ahon Kendarai Mobil Berplat TNI dan Ngaku Anggota TNI

• Dalam Seminggu Terdapat 6 Kasus Kebakaran Lahan di Karangasem

“Prosesnya begini, kalau di tingkat pengurus kita berhak menegur. Kalau kader itu DPD I atau DPP. Soal itu urusan pusat, soal kepengurusan baru kita,”paparnya.