Kendala Aplikasi, Eksekutif Belum Serahkan RAPBD

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI – DPRD Bangli berharap pihak eksekutif segera menyerahkan rancangan APBD Induk 2021.

Pihak dewan khawatir pembahasan nantinya tidak berjalan optimal, mengingat waktu yang semakin mepet.

Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika menjelaskan, hingga kini pihak eksekutif masih mempersiapkan sistem informasi pemerintah daerah.

Sebab, semua program yang tertuang dalam rancangan APBD harus disesuaikan dengan sistem tersebut.

Baca juga: 108 ASN di Dinas Kesehatan Buleleng Ikut Swab Test

Baca juga: Percepat Penanganan Pandemi Covid-19, Badung Rekrut Relawan Contact Tracer dan Data Manager

Baca juga: Update Covid-19 di Denpasar 3 November 2020, Sembuh 23 Orang, Kasus Positif Bertambah 13 Orang

“Ini merupakan sistem baru, sehingga eksekutif butuh penyesuaian. Sebab itu pula eksekutif belum menyampaikan rancangan APBD,” ujarnya, Selasa (3/11/2020).

Suastika mengatakan, pihak eksekutif pun telah bersurat pada DPRD Bangli mengenai kendala yang dialami.

Kendati pihaknya memaklumi, Suastika menilai pembahasan APBD Induk ini sejatinya tergolong terlambat.

“Kalau ikuti aturan kan harusnya paling lambat minggu ke-II bulan September, dengan masa waktu pembahasan selama 60 hari,” ucapnya.

Walaupun rancangan APBD 2021 belum diserahkan, namun KUA-PPAS sudah disetujui.

Dimana program penanganan Covid-19 masih menjadi prioritas.

Disamping juga pembangunan infrastruktur.

Dengan sisa waktu yang cenderung mepet, politisi asal Desa Peninjoan, Tembuku itu pun berharap agar eksekutif segera menyerahkan rancangan APBD pada DPRD Bangli.

Ia tak menampik jika mepetnya waktu pembahasan akan berpengaruh pada kualitas APBD.

“Kami berusaha tidak mempengaruhi kualitas APBD meskipun waktunya agak molor. APBD ini nomor satu untuk rakyat. Kalau lambat disampaikan, tentunya kami juga lambat menyelesaikan. Karena pembahasan ini tidak boleh grasa-grusu,” tegasnya.

Terpisah, Sekda Bangli, Ida Bagus Giri Putra, membenarkan jika pihaknya belum menyerahkan rancangan APBD.