Ini Tanggapan Arya Wedakarna terkait Demo, Mosi Tidak Percaya dan Tuntutan dari Forkom Taksu Bali

Laporan wartawan Tribun-Bali.com, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Anggota Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) RI Perwakilan Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna alias AWK menanggapi santai mosi tidak percaya yang disampaikan 44 elemen yang tergabung dalam Forkom Taksu Bali.

Forkom Taksu Bali melakukan demo di depan kantor DPD RI Perwakilan Bali di Denpasar, Bali, pada Selasa (3/11/2020).

Disinggung terkait tuntutan agar dirinya mundur sebagai anggota DPD RI Bali, Arya Wedakarna menyatakan bahwa dirinya dalam bertindak dilindungi Undang-undang ( UU) MD3.

"Menyatakan Mosi tidak percaya silakan saja, semua ada mekanismenya, seorang anggota DPD kan berpendapat dilindungi oleh UU dan ketika saya menyatakan itu saya dalam tugas resmi sebagai anggota DPD," ujar AWK saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (3/11/2020).

Baca juga: Warga Nusa Penida Layangkan 3 Tuntutan, Sejumlah Elemen Masyarakat Laporkan AWK ke Polda Bali

Ia mengaku, tidak mempermasalahkan dan menganggap wajar gelombang aksi unjuk rasa yang terus menghantam dirinya.

"Ya tanggapan saya biasa saja, pada prinsipnya kita hargai saudara-saudara kita melakukan aksi demonstrasi, sama juga ketika Presiden didemo terkait UU Omnibuslaw, tidak masalah, saya selaku penjaga konstitusi menanggapinya dengan wajar," bebernya.

Disebut tak pantas berbicara agama karena bukan tugas pokok dan fungsi atau Tupoksinya sebagai Anggota DPD, AWK menampiknya.

Menurutnya setiap warga negara memiliki hak dalam berpendapat dengan tujuan mencerahkan umat Hindu.

Baca juga: AWK Tanggapi Pernyataan Sikap Massa Forkom Taksu Bali dan Ungkapkan Fokus pada Kasus Pemukulannya

"Nggk dong, kan setiap warga negara diberikan hak berpendapat, saya sebagai tokoh Hindu, yang membuat organisasi Hindu juga punya kewajiban untuk mencerahkan umat," tuturnya.

"Kalau saya dilarang berbicara agama bagaimana dengan anggota dewan lain yang bicara di Pesantren, di Gereja," imbuhnya.

AWK menambahkan, saat ini dirinya tengah fokus menuntaskan kasus penganiayaan yang menimpa dirinya saat demo berujung ricuh beberapa waktu lalu.

Baca juga: 10 Fakta Demo AWK di Klungkung, Massa Datang dari Nusa Penida Pakai Atribut Poleng, Bawa 3 Tuntutan

Sementara itu, terkait kemungkinan damai dirinya sudah membuka ruang dialog dua hari pasca kejadian itu.

"Sekarang saya masih fokus terhadap kasus pemukulan yang menimpa saya, saya pada 31 Oktober 2 hari setelah aksi itu saya membuka ruang dialog ke DPD, dan sekarang kita fokus ke proses hukum saja," pungkas AWK.

Pernyataan Sikap Lengkap Massa Forkom Taksu Bali

Ketua Forum Komunikasi Taksu Bali, Jro Mangku Wisna menyampaikan kesimpulan pernyataan sikap dari 44 elemen yang tergabung dalam aksi unjuk rasa di Gedung DPD RI Provinsi Bali, pada Selasa (3/11/2020).

Jro Mangku Wisnu melihat dinamika sosial masyarakat akhir-akhir ini, akibat tindakan dan pernyataan dari Anggota DPD RI Bali, Arya Wedakarna dinilai menimbulkan kegaduhan dan in-stabilitas, serta mengarah pada konflik sosial.

Baca juga: Forkom Taksu Bali Kembali Laporkan AWK ke Polda Bali, Massa Aksi: Kami Tidak Percaya AWK jadi DPD

Berikut pernyataan sikap Forum Komunikasi Taksu Bali beserta Krama / Masyarakat Bali;

1. Mengutuk dan mengecam keras pernyataan Arya Wedakarna, yang menyatakan bahwa hubungan sex bebas di kalangan pelajar diperbolehkan asal memakai kondom.
2. Mengutuk dan mengecam pernyataan Arya Wedakarna yang telah menghina, melecehkan dan menodai symbol Agama Hindu Bali dengan menyebut beberapa simbol-simbol Agama Hindu Bali adalah makhluk suci bukan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
3. Bahwa krama / masyarakat Bali menyatakan MOSI tidak percaya kepada Arya Wedakarna karena sudah membuat statement / pernyataan ke publik yang bertentangan dengan lingkup dan tupoksinya sebagai anggota DPD RI Komite 1 di bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, HAM, Pemukiman dan Pertanahan. Pihaknya menuntut Badan kehormatan DPD RI untuk segera memproses sesuai dengan Kode Etik Badan Kehormatan DPD RI dan membersihkan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan dari Bhakta Hare Krisna.
4. Krama / Masyarakat Bali meminta kepada pihak aparat yang berwajib / kepolisian untuk menindak tegas tanpa tebang pilih terhadap kasus Arya Wedakarna yang beberapa kali dilaporkan oleh krama / masyarakat Bali. Pihaknya akan mengawal setiap laporan ke Kepolisian yang dilakukan oleh krama / masyarakat Bali terhadap Arya Wedakarna.
5. Bahwa Arya Wedakarna adalah merupakan bakta Hare khrisna. Terbukti dari pernyataan dan kegiatan yang dilakukannya terkait aliran Hare Khrisna. Aliran Hare khrisna sudah dilarang oleh Negara berdasarkan Keputusan kejaksaan agung no kep-107/ja/5/1984 karena telah merusak dan merongrong nilai-nilai budaya, adat, dan agama hindu Bali dan Nusantara. Pihaknya menuntut dan meminta PHDI mencabut pengatoman terhadap Aliran Hare Krisna dan Sampradaya lainnya.
6. Taksu Bali sejalan dan mendukung pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan bahwa ekspresi kebebasan yang mencederai kesucian agama harus dihentikan, yakni kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama, sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan.

"Kami menuntut AWK untuk turun dari DPD RI, dia yang mewakili masyarakat Bali tetapi dia sendiri mencederai menodai adat Bali, agama Hindu Bali, adat Bali, berkali-kali AWK ini melukai hati rakyat Bali," ungkapnya.

Baca juga: Menyeberang dari Nusa Penida ke Klungkung untuk Ikut Demo AWK, Warga: Kami Sangat Tersinggung

Lebih lanjut, pria yang akrab disebut JMW itu meminta kepada Badan Kehormatan (BK) DPD RI untuk memberikan sanksi tegas kepada AWK yang dianggap telah menodai adat Bali.

"Kami meminta BK DPD RI untuk memberikan sanksi harus memecat AWK karena sudah tidak layak sebagai anggota DPD RI," jelasnya.

Kelompok Paguyuban Spriritual Kama Sutra Bali dan Yayasan Mandala Suci Tabanan juga melaporkan AWK ke Direktorat Reskrimsus Polda Bali atas kasus penodaan agama Hindu dan pernyataan yang dinilai membahayakan dengan mengatakan boleh sex bebas asal memakai kondom.

Dalam laporan DUMAS/767/11/2020/DITRESKRIMSUS, disebutkan AWK diduga melakukan tindak pidana yang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok dan dugaan penodaan terhadap agama. (*)