Dewan Bali Dukung Rencana Pemprov dan Pusat Buka Penerbangan Internasional Dari dan ke Luar Bali

“Ini aneh, kalau saya bilang aneh. Kenapa? Orang naik pesawat itu jelas-jelas sehat,” tandasnya.

Baca juga: Pembukaan Bandara Jadi Kunci, Pemulihan Ekonomi Bali Bergantung Pada Turis

Baca juga: Dicari di Kantor, Istri di Karangasem Ini Kaget Temukan Suaminya yang PNS Dalam Kondisi Mengenaskan

Baca juga: WIKI BALI - Mengenal Lebih Dekat Pura Campuhan Windhu Segara Denpasar, Wisata Religi Melukat

Diberitakan Tribun Bali sebelumnya, Pemprov Bali dikabarkan akan membuka penerbangan internasional dari dan ke luar Pulau Dewata melalui Bandar Udara (Bandara) Internasional I Gusti Ngurah Rai pada 1 Desember 2020.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra saat dikonfirmasi oleh awak media mengatakan, rencana pembukaan penerbangan internasional baru sebatas kajian-kajian antara pemerintah pusat dan daerah.

Dikarenakan baru sebatas kajian, maka sampai saat ini belum menjadi keputusan dari pada pimpinan.

"Yang melakukan kajian ini kan nanti melaporkan. Melaporkan kepada Bapak Gubernur, melaporkan kepada pemerintah pusat. Itu baru tingkat kajian di antara pejabat menengah ke bawah," kata Dewa Indra saat ditemui usai rapat paripurna di DPRD Bali, Senin (9/11/2020).

Saat ditanya apakah Pemprov Bali bersedia membuka penerbangan internasional dari dan ke luar Bali dibuka pada 1 Desember mendatang, Dewa Indra mengatakan bahwa persoalannya bukan mengenai bersedia atau tidak.

Jika bersedia sebenarnya Pemprov sudah dari dulu meminta agar penerbangan internasional dan dan ke luar Bali dibuka karena penting untuk perekonomian masyarakat Bali.

Namun tingkat kesiapan Bali akan penerimaan wisatawan internasional agar jangan sampai setelah penerbangan internasional dibuka terjadi eskalasi kasus yang meningkat.

Jika hal itu terjadi, kata Dewa Indra, maka yang didapatkan bukanlah manfaat, melainkan kerugian bagi Bali sendiri.

Oleh karena itu, Dewa Indra menyebut, bahwa persiapan pembukaan penerbangan internasional terus dimatangkan dan saat ini kajian dilakukan oleh tim terpadu dari pemerintah.

Tim terpadu ini terdiri dari beberapa unsur seperti Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Luar Negeridan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Semuanya ini melakukan kajian. Hasil kajian ini komprehensif nanti itu baru dibawa ke level pimpinan kalau di daerah itu Pak Gubernur kalau di pusat tentu presiden. Pada waktunya para pimpinan pemerintahan bertemu menyepakati itu," kata Dewa Indra.

Berkaitan dengan simulasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Sekda Dewa Indra menyebut bahwa hal ini sudah dilakukan berkali-kali. Hanya saja, permasalahannya dalam menerima penerbangan internasional bukan hanya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai saja, tetapi juga hotel, perjalanan dan sebagainya.

"Membuka itu kan ada kaitannya juga dengan imigrasinya. Ada kaitan dengan kebijakan pemerintah pusat yang harus berlaku sama dengan kebijakan negara lain. Ketika negara lain melarang warganya berkunjung ke Indonesia, nah bagaimana dengan kita, kan begitu. Jadi ada asas resiprokal namanya ya," jelasnya.

Oleh karena itu, kata Dewa Indra, kebijakan Indonesia dengan negara lain haruslah sama mengenai kunjungan warga negaranya.

 Jika negara lain masih melarang warganya ke Indonesia, meskipun Bali membuka diri maka tidak ada yang datang. (*)