Bawaslu Ingatkan Potensi Pelanggaran Saat Penyaluran dan Pendistribusian Logistik Pilkada

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Sebulan menjelang coblosan Pilkada Serentak 2020, jajaran Bawaslu semakin siaga melakukan pengawasan.

Seperti saat memasuki tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada.

Ketua Bawaslu Bangli I Nengah Purna mengingatkan KPU Kabupaten Bangli agar jangan sampai terjadi pelanggaran sekecil apapun. 

Menurutnya dalam tahapan ini, banyak potensi pelanggaran yang bisa saja terjadi.

Baca juga: Kasus Video Syur Mirip Gisel, Polisi Periksa Saksi Ahli dan Kumpulkan Bukti-bukti

Baca juga: Petani Arak di Karangasem Keluhkan RUU Larangan Minuman Beralkohol

Baca juga: Kini Terpantau Aman, Biasanya Berton-ton Sampah Kiriman Sudah Sampai di Bibir Pantai Badung

Ia menyebutkan potensi pelanggaran tersebut seperti ketidaksesuaian terhadap desain, jenis, jumlah, kualitas, dan spesifikasi perlengkapan pemungutan suara termasuk tidak dilakukannya validasi dan pengecekan oleh Penyelenggara Pemilihan terhadap desain, jenis, jumlah, kualitas, dan spesifikasi ke Perusahaan Pencetak Surat Suara.

“Selain itu yang paling fatal jika sampai logistik yang didistribusikan telah dibuka, dirusak, dan/atau hilang selama proses pendistribusian,” terang Purna dalam keterangan persnya yang diterima Tribun Bali, Jumat (13/11/2020).

Baca juga: Kini Terpantau Aman, Biasanya Berton-ton Sampah Kiriman Sudah Sampai di Bibir Pantai Badung

Baca juga: Mahasiswi Ini Tewas Ditusuk Pasangan Prianya Seusai Diajak Bercinta di Perkebunan, Dipicu Ini

Baca juga: KPU Badung Cetak 372.493 Surat Suara, Ditargetkan Selesai 23 November Mendatang

Purna mengimbau agar KPU Bangli mempersiapkan segala keperluan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan PKPU 7 Tahun 2020. KPU juga harus memberikan pemahaman atau pembekalan kepada semua petugas dalam pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ini sehingga pelanggaran tidak terjadi.

”Jangan sampai nantinya misal ketika dilakukan pelipatan surat suara malah ada yang menyelipkan beberapa surat suara oleh petugasnya sendiri,”ujarnya

Kordiv SDM, Organisasi dan Datin ini menyebut, ada ancaman pidana dalam tahapan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara bagi yang melanggar.

Baca juga: Mahasiswa di Buleleng Ini Resmi Ditetapkan sebagai Tersangka ke-11 Atas Kasus Persetubuhan Siswi SMP

Baca juga: China Ucapkan Selamat Kepada Presiden Amerika Serikat Terpilih Joe Biden, Rusia dan Meksiko Kapan?

Baca juga: Tinjau Proyek Pembangunan Pasar Umum hingga Jembatan Siangan, Bupati Gianyar Sebut Sesuai Target

“Dalam hal jumlah surat misalkan. Pada Pasal 190A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Penyelenggara Pemilihan, atau perusahaan yang dengan sengaja merubah jumlah surat suara yang dicetak yang telah ditetapkan oleh KPU bisa dikenakan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah),”terangnya.