Di Markas Besar UNESCO, Guru Besar Pertanian Unud Usulkan Agar Status WBD Subak Dicabut

 "Kok uang yang masuk tidak ke petani. Cobak bayangkan, betapa jeleknya petani, lemahnya petani, endak ada perhatian kepada petani," tuturnya.

Kemudian janji ketiga, pariwisata yang dikembangkan dalam subak bertatus WBD yakni yang berorientasi pada pendidikan.

Di sana, wisatawan bisa dididik mengenai apa itu subak, kenapa ada subak dan sebagainya.

 Namun hal ini juga tidak diterapkan dan yang dilakukan justru pariwisata massal sehingga menyebabkan beberapa permasalahan seperti macet dan sebagainya.

Keempat, tidak diperbolehkan adanya perusakan terhadap budaya materi dalam subak yang berstatus WBD.

Berbagai benda-benda seperti batu-batuan zaman megalitikum, patung, pura sejatinya tidak boleh dirusak.

Akan tetapi keberadaan benda-benda tersebut dirusak dan diganti dengan batu-batuan yang tidak berisikan napas sejarah.

Selanjutnya yang kelima, infrastruktur yang dibuat tidak boleh sampai merusak keberadaan subak itu sendiri.

Tapi sayangnya, di Subak Jatiluwih justru dibuat tempat pendaratan helikopter atau heliped.

"Bayangkan, padi kena angin helikopter, kan hancur itu. Kok endak pikir. Mentang-mentang petani jelek, miskin, lacur terus ditekan-tekan," tuturnya.

Mengenai keberadaan heliped ini, Windia begitu getol menyatakan penolakan dan bahkan sampai dipanggil oleh Menteri Koordinator Bidang Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), ketika masih dijabat Puan Maharani.

Dalam kesempatan itu, Windia kembali mengusulkan kepada Puan Maharani agar status WBD subak dicabut.

Untuk diketahui, sistem subak di bali disulkan menjadi WBD kepasa UNESCO pada 2000 dan disetujui pada tahun 2012.

Windia menuturkan, dalam mengusulkan sesuatu untuk menjadi WBD ada 10 persyaratan.

 Dari 10 persyaratan tersebut, satu saja dipenuhi maka bisa diusulkan untuk mendapatkan status WBD.