Di Markas Besar UNESCO, Guru Besar Pertanian Unud Usulkan Agar Status WBD Subak Dicabut

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana (Unud), I Wayan Windia rupanya telah mengusulkan agar status Warisan Budaya Dunia (WBD) subak segera dicabut.

Usulan ini bahkan Windia sampaikan langsung di Markas Besar United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) di Paris, Perancis.

Usulan agar status WBD subak dicabut, Windia sampaikan ketika diundang untuk mempresentasikan sistem irigasi subak dalam acara UNESCO International Water Conference 2019 pada 13 dan 14 Mei 2019.

"Saya usulkan agar dicabut itu. Cabut saja (subak) sebagai warisan dunia. Tegas, saya usulkan di Markas Besar UNESCO di Paris," kata Windia dalam diskusi bertajuk "Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia Apa Kabar?" di Kampus Unud Sudirman, Denpasar, Minggu (15/11/2020).

Baca juga: 3 Penyebab BLT Karyawan Gelombang II Belum Seluruhnya Cair ke Pemegang Rekening Bank

Baca juga: Walikota Rai Mantra Sambut Kedatangan Rombongan WCC 1.000 KM for Bali Pulih, Ini Tujuan Kegiatan

Baca juga: Boaz Sollosa, Brwa Nouri dan Sejumlah Bintang Liga I Indonesia Tampil di Lapangan Celuk Gianyar

Dalam diskusi yang lahir atas kolaborasi antara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian dengan BEM Fakultas Hukum Unud itu, Windia menegaskan usulan pencabutan status WBD karena kondisi subak sudah hancur lebur.

Di Jatiluwih, Tabanan misalnya, sudah banyak lahannya dikonfersi menjadi hotel, restoran dan sebagainya. Padahal ada sebanyak 14 subak di sana yang dinobatkan sebagai WBD.

Sementara tiga subak yang diakui sebagai WBD di Kabupaten Gianyar kondisinya juga setali tiga uang dengan yang ada di Jatiluwih.

Semenjak ditetapkan jadi WBD dan banyak dikunjungi wisatawan, kawasan subak bukannya dipertahankan, tetapi malah banyak dibangun hotel, restoran dan area berjualan lainnya.

Menurut Windia, jika nantinya UNESCO setuju untuk mencabut status WBD maka pemerintah bisa bebas memperlakukan subak sebagaimana mestinya.

Hilangnya status WBD subak nantinya juga akan tidak memberikan beban kepada pemerintah dan UNESCO sendiri.

Windia menilai, di tengah status WBD subak ini, tidak ada sedikit pun mendapatkan perhatian dari pemerintah.

"Dulu ngemis-ngemis, gubernur neken, menteri neken, bupati, semua neken. Kok sekarang diabaikan. Mendingan cabut saja. Tapi sekarang baru diberikan lampu kuning, belum lampu merah. Masih diberikan kesempatan Indonesia memperbaiki itu," jelas Windia.

Meski diberikan kesempatan untuk memperbaiki, Windia sendiri mengaku konsisten untuk mengusulkan agar status WBD subak dicabut.

 Hal itu dilakukan karena Windia melihat bahwa Pemerintah tidak setia dengan janjinya kepada UNESCO yang akan membentuk Badan Pengelola Warisan Budaya Dunia.