Dua Minggu Jelang Coblosan, Bawaslu Bali Intens Awasi Penyaluran Bansos Covid-19

Pun juga ia mengatakan bahwa dari pengawasan jajaran Bawaslu di kabupaten/kota, Wirka juga mengatakan bahwa pihaknya juga belum mendapatkan laporan terkait hal tersebut.

Baca juga: Jaga Kelestarian Alam Bali, Koster Luncurkan SPBKLU, PLTS Fotovoltaik & Kendaraan Bermotor Listrik

Baca juga: Tanaman Hias Bunga Keladi Dibarter Mobil Avanza Seharga Rp 105 Juta, Nonex Langsung Syukuran

Baca juga: Sekolah di Bali Bisa Melaksanakan Tatap Muka, Ini Syarat dan Petunjuk Teknisnya

“Sejauh pengawasan kami belum menemukan itu, termasuk laporan masyarakat,” katanya lagi.

Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat untuk tidak takut melaporkan ke Bawaslu apabila menemukan politisasi bansos tersebut.

“Kalau ada masyarakat yang tahu bisa melaporkan kepada kami, jangan takut,” tegasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaksimalkan pelaksanaan fungsi koordinasi, monitoring dan supervisi dalam lingkup pencegahan korupsi terkait pengawasan bansos saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Salah satunya, dilakukan oleh Unit Koordinasi Wilayah KPK yang salah satu lingkup tugasnya adalah memantau penyaluran bansos Covid-19 di seluruh Indonesia.

Setidaknya ada tiga aspek dari penyaluran bansos Covid-19 yang diawasi KPK.

Pertama, tata kelola. KPK mengawasi bagaimana proses penyalurannya, pertanggungjawabannya, serta pola penerimaan dan tindak lanjut keluhan masyarakat.

"Kedua, terkait cleansing data, KPK memantau integrasi data penerima bansos, termasuk agar inclusion dan exclusion error dapat dihilangkan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bansos," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya.

Ketiga, lanjut Ipi, pada aspek kebijakan, yakni dengan memantau terkait dukungan aturan apakah ada tumpang-tindih aturan antar kementerian atau antara pusat dengan daerah yang memiliki kewenangan dalam penyaluran bansos.

"Pada masa pilkada ini, KPK juga mengawasi jangan sampai ada kepentingan dari kepala daerah, khususnya petahana yang memanfaatkan bansos dan mempolitisasi bansos sebagai upaya perolehan simpati warga untuk pilkada," ujar Ipi.

Selain itu, melalui studi yang dilakukan, KPK telah memitigasi potensi risiko kecurangan dalam penyaluran bansos, antara lain terkait, data fiktif dan tidak memenuhi syarat, benturan kepentingan dari para pelaksana di Pemerintah, baik pusat maupun daerah, pemerasan oleh pelaksana kepada warga penerima, sehingga warga tidak menerima bansos.

Kemudian, timbulnya potensi gratifikasi atau penyuapan pemilihan penyedia tertentu untuk penyaluran bansos, dan penyelewengan oleh oknum dalam penyaluran bansos. (*)