Eksekutif Harapkan RAPBD 2021 Bisa Ditetapkan Secepatnya

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI – Rapat paripurna pembahasan Rancangan APBD 2021 kembali dilanjutkan, Rabu (25/11/2020).

Dalam rapat tersebut pihak eksekutif berharap RAPBD 2021 bisa ditetapkan secepatnya.

Rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bangli dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika.

Sementara dari pihak eksekutif dihadiri oleh Sekda Bangli, Ida Bagus Gde Giri Putra.

Baca juga: Haudi Abdillah Jaga Kebugaran dengan Fun Games, Ajak Istri dan Anak ke Lapangan

Baca juga: Munas X MUI, Ini Syarat Sosok Calon Ketua Umum MUI yang Diharapkan Umat Islam di Bali

Baca juga: BREAKING NEWS : Menteri Perdagangan ke Pasar Badung, Penjual Bumbu Grogi Ditanya Harga Bawang

Pada kesempatan itu, Sekda Bangli menegaskan, pihaknya tetap berusaha memenuhi ketentuan yang diamanatkan oleh Permandagri No 64 Tahun 2020 dalam tahapan dan mekanisme penyusunan RAPBD tahun 2021.

Kendati tidak dipungkiri masih ada keterlambatan, pihaknya berharap proses pembahasan tetap bisa dilaksanakan dengan lancar sehingga RAPBD tahun 2021 bisa ditetapkan secepatnya.

“Kami memang ada kelambatan, namun kami berharap RAPBD tahun 2021 bisa ditetapkan secepatnya,” ujarnya.

Menjawab sorotan Fraksi PDIP tentang kemandirian anggaran Pemkab Bangli, Sekda mengakui hingga kini memang masih sangat lemah.

Yang mana pembangunan di Kabupaten Bangli, Bali, sangat tergantung dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Dalam hal ini pihaknya menilai perlu komunikasi yang lebih intensif, serta didukung data-data yang nantinya bisa dijadikan acuan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pusat dalam mengambil keputusan.

“Disamping itu perlu juga dilakukan optimalisasi pendapatan baik intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah, sehingga kemandirian di daerah bisa ditingkatkan,” jelasnya.

Sementara terkait upaya peningkatan IPM, Giri Putra menegaskan, tetap menjadi prioritas dalam pembangunan tahun anggaran 2021.

Dimana program dan kegiatan yang dicanangkan, diharapkan semaksimal mungkin dapat menyentuh serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Yang juga menjadi prioritas, lanjut Giri Putra, adalah penanganan dampak pandemi Covid-19, baik penanganan dampak kesehatan, pemulihan ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

“Hal ini tetap menjadi prioritas dalam RAPBD 2021 baik dalam bentuk program dan kegiatan, serta dalam bentuk Belanja Tak Terduga,” jelasnya.