Pusat Kebudayaan Bali Akan Dibangun Pakai Dana Pinjaman PEN, Koster:Makin Cepat Dibangun Makin Bagus
Pembangunan infrastruktur kebudayaan itu rencananya akan dimulai dengan pembebasan lahan pada 2021 dan diharapkan selesai pada 2023 mendatang.
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana | Editor: Wema Satya Dinata
Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bakal membangun Pusat Kebudayaan Bali di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung menggunakan dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pembangunan infrastruktur kebudayaan itu rencananya akan dimulai dengan pembebasan lahan pada 2021 dan diharapkan selesai pada 2023 mendatang.
Pinjaman yang diberikan PT SMI dalam pembangunan Pusat Kebudayaan Bali yakni sebesar Rp 2,5 triliun dengan bunga nol persen dan mempunyai masa tenggang (gress period) selama dua tahun.
Dana ini bakal dicairkan melalui dua gelombang, yakni pada 2021 sebagai gelombang pertama sebesar Rp 1 triliun dan pada gelombang kedua setahun berikutnya sebesar Rp 1,5 triliun.
Baca juga: Pemkot Denpasar Terima DIPA 2021 dan Dana Transfer Daerah dari Pusat Senilai Rp 958 Miliar
Baca juga: Pengendara Motor Tiba-Tiba Terjatuh dari Sepeda Motor di Zebra Cross Traffic Light Imam Bonjol
Baca juga: Mutasi Ditubuh Kejari Badung, Dewa Arya Lanang Jabat Kasi Pidsus Kejari Badung
Gubernur Bali, Wayan Koster mengungkapkan, pinjaman PEN sebesar Rp 1,5 triliun akan digunakan untuk pengadaan dan pematangan lahan.
Kemudian di akhir tahun 2021 sudah bisa mulai dibangun beberapa unit bagian dari kawasan inti Pusat Kebudayaan Bali.
"Jadi di awal tahun kita akan membebaskan lahannya, melunasi pengadaan lahan.
Kemudian langsung mematangkan dan diprioritaskan untuk lokasi yang akan membangun yang menjadi inti dari kawasan Pusat Kebudayaan Bali tersebut," kata Koster
Hal ini Koster katakan saat memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana tahun 2021 dalam dapat paripurna DPRD Bali, Kamis (26/11/2020).
Dirinya menegaskan, bahwa besaran pinjaman dana PEN telah memperhitungkan kemampuan pengembalian yang dimiliki oleh Provinsi Bali.
Maka dari itu, dirinya memastikan tetap bisa melanjutkan program-program prioritas dalam Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali 2018 sampai 2023.
"Saya sama sekali tidak ada kekhawatiran, berkaitan dengan PEN ini. Karena ini sebenarnya kan ngambil uang duluan tanpa bunga.
Jadi infrastruktur makin cepat dibangun makin bagus. Itu akan akan meringankan beban kita di tahun berikutnya," kata dia.
Apalagi, kata Koster, infrastruktur yang dibangun adalah suatu kawasan yang sangat produktif dan akan menjadi warisan bersama bagi Bali, baik dari sisi kebudayaan maupun juga sumber pengembangan perekonomian dari kawasan tersebut.
Baca juga: 6 Ribu Guru Honorer Bergaji di Bawah Rp 5 Juta di Bali Didata untuk Mendapat BSU
Baca juga: Terkait Pembelajaran Tatap Muka, Kadisdikpora Bali: Jangan Malah Menakut-nakuti Orangtua
Baca juga: Selain Jadi Ad Interim Menteri KP, Luhut Pernah Mengisi Sementara 2 Posisi Menteri Ini