Bawaslu Bali Minta Saksi di TPS Pilkada 2020 Harus Rapid Test, Begini Kata PDIP dan Golkar

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Sepekan menjelang coblosan Pilkada 2020, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Bali meminta jajaran saksi para peserta pemilu yang ditugaskan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk rapid test.

Hal ini dilakukan untuk mendeteksi secara dini penyebaran virus Covid-19.

"Kalau jajaran penyelenggara 'kan sudah di-'rapid test'. Namun, untuk saksi ini tidak ada keharusan dalam regulasi untuk di-'rapid test'," kata Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani, di Denpasar, Rabu (2/12/2020).

Ia mengakui bahwa kewajiban rapid test bagi para saksi paslon tidak diatur dalam regulasi Pilkada.

Hanya saja, pihaknya meminta dan mendorong para paslon dan tim kampanye untuk memfasilitasinya.

Baca juga: Ketua Satgas Covid-19 IDI Minta Pemerintah Berani Tunda Pilkada 2020: Itu Nyawa Rakyat, Loh

Baca juga: 1.200 Personil Polisi Siap Diterjunkan dalam Pengamanan Pilkada Kota Denpasar

Menurutnya, hal tersebut penting sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan Pilkada yang bebas dari Covid-19.

Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Bali dilaksanakan di enam kabupaten/kota yaitu di Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Bangli, Karangasem, dan Kota Denpasar.

"Ini sebagai bentuk komitmen kita bersama, jangan sampai pilkada menimbulkan klaster baru Covid-19," ucapnya didampingi anggota Bawaslu Bali Ketut Rudia.

Baca juga: Donald Trump Mengeluh Kecewa karena FBI Tidak Membantunya Tangani Penipuan Pemilu AS

Baca juga: Kepala Ombudsman Bali Harapkan Penyelenggara Pilkada Terapkan Prokes Secara Komprehensif

Ariyani menambahkan, untuk jajaran Pengawas TPS (PTPS) dalam Pilkada 2020 yang berjumlah 5.649 orang juga telah mengikuti tes cepat.

"Sebelumnya ada 60 PTPS yang reaktif hasil 'rapid test'-nya, tetapi sudah kami minta untuk beristirahat dan akan di-'rapid test' lagi," kata dia.

"Jika hasilnya masih tetap reaktif, maka akan diganti dengan pelamar PTPS dengan nomor urut berikutnya," ujarnya.

Baca juga: Ajak Masyarakat Denpasar Datang ke TPS Pilkada 2020, Sapama Bagikan Seribu Nasi Bungkus

Baca juga: Antisipasi Lonjakan Kasus Jelang Pilkada, Dinkes Provinsi Bali Siapkan Tempat Isolasi Baru

PTPS, kata Ariyani, tidak saja bertugas mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, namun juga mengawasi dari sisi penerapan protokol kesehatan, terutama terkait 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Tahapan kampanye yang sebelumnya kami prediksi akan banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan, ternyata bisa diantisipasi dengan melakukan berbagai upaya pencegahan," ucapnya.

Menurut Ariyani, jajaran pengawas di tingkat desa terus memantau gerak dari pasangan calon dan tim kampanye.

Sekiranya peserta kampanye melebihi dari jumlah yang ditentukan sebanyak 50 orang, maka akan langsung diingatkan oleh pengawas tingkat desa.

"Kami di Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu kabupaten/kota sudah membagi tim monitoring terkait kesiapan dari pengawas pemilu dan memastikan apa yang menjadi tugas penyelenggara pemilu dapat berjalan sesuai dengan tahapan," ujarnya.

Baca juga: Anak Muda Tak Antusias Hadapi Pilkada, KPU Bali Sebut Bukan Jadi Masalah

Tanggapan parpol

Di sisi lain, Sekretaris Badan Saksi dan Pemilu Nasional (BSPN) DPD PDI Perjuangan (PDI-P) Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack mengatakan bahwa PDI-P yang menyiapkan para saksinya dengan rapid test sebelum bertugas.

Dewa Jack mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar rapid test tersebut lima sampai tiga hari sebelum coblosan.

Nantinya, jika ada saksi yang diketahui reaktif, maka pihaknya akan langsung menggantikannya dengan saksi lainnya.

Pasalnya, di setiap TPS pihaknya menyiapkan 5 saksi, dengan dua saksi TPS dan tiga saksi cadangan.

“Saksi kan rapid nanti, mungkin 3-5 hari sebelum coblosan. Kalau ada yang reaktif ya langsung kita ganti. Kita sudah siapkan lima saksi di TPS, 3 diantaranya saksi cadangan,” jelasnya.

Baca juga: Kapolda Bali Tegaskan Jajarannya Siap Dukung Pengamanan Seluruh Kegiatan Pilkada Serentak 2020

Baca juga: Bawaslu Sebut Bali Minim Pelanggaran Pilkada, Dibandingkan Pemilu 2019 dan Pilkada Sebelumnya

Dewa Jack merinci bahwa jumlah TPS di enam wilayah yang akan menggelar Pilkada itu berjumlah 5.649, jumlah saksi dan guraklih yang dikerahkan persisnya sebanyak 28.245 orang.

“Satu TPS tinggal dikalikan lima,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPD I Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry.

Ia menyebut pihaknya sudah siap untuk melakukan rapid test.

Bahkan, para saksi nantinya juga akan dibekali alat perlindungan diri (APD) seperti masker atau sarung tangan.

Untuk saksi yang akan diterjunkan di Pilkada sendiri, ia merinci bahwa jumlah TPS di enam wilayah yang akan menggelar Pilkada itu berjumlah 5.649 TPS di 493.

Jumlah saksi di berbagai tingkatan yang disiapkan sendiri yang dikerahkan persisnya sebanyak 10 ribuan orang.

“Kita sangat siap, kalau memang prokes ya kita lakukan, kan ada mekanisme dan aturannya,” tukasnya. (*)