TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Dalam memaksimalkan program Bantuan Kesehatan (BK) gratis Pemkab Gianyar, dan efisiensi anggaran di tengah merosotnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gianyar pasca pandemi Covid-19,  Pemkab Gianyar tidak lagi menanggung BPJS Kesehatan para perbekel beserta perangkat desanya. 

Informasi dihimpun Tribun Bali, Selasa (5/1/2021), di awal tahun 2021, Pemkab Gianyar tengah merombak berbagai pengeluaran.

Kondisi ini disebabkan karena PAD Gianyar tidak memenuhi target dampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Program Pelatihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Tabanan Diserbu Pelamar, Peminat Barista Membludak

Baca juga: DLH Karangasem Pangkas Dahan Pohon, Tekan Kasus Pengendara Tertimpa Pohon

Baca juga: Pratima dan 9 Senjata Nawa Sanga di Pura Penataran Rambut Siwi Hilang, Diduga Dibobol Maling

Selain melakukan efisiensi dalam belanja pegawai di lingkungan Pemkab Gianyar, rasionalisasi anggaran juga berdampak ke aparatur dan perangkat desa.

Per Januari 2021 ini, mereka yang seharusnya mendapatkan tanggungan BPJS Kesehatan karena termasuk sektor pekerja, kini pengobatannya dialihkan ke BK.

"Selama ini kan aparat desa, kepala desa, klian, dan pegawainya ditanggung oleh pemberi kerja karena kami pekerja di bawah Pemkab. Nah 2021 ini tanggungan itu diputus oleh pemkab karena alasan anggaran. Sementara, kalau mau mandiri,  secara regulasi tidak boleh karena kami tercatat dalam segmen pekerja," ujar seorang sumber.

Baca juga: Ditujukan untuk Usia 18 - 59 Tahun, Jembrana Akan Terima 90 Ribu Vaksin

Baca juga: Security Siap Jaga 24 Jam untuk Pengamanan Vaksin Covid-19 di UPT IFK Badung

Baca juga: Polsek Pupuan Bersama Satgas Desa Melakukan Kegiatan Sterilisasi Rumah Warga Terpapar Covid-19

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung, Endang Triana Simanjuntak saat dikonfirmasi, mengatakan pihaknya telah mengetahui hal tersebut.

Bahkan selama ini, banyak dari aparatur dan perangkat desa ini yang menanyakan ke pihaknya.

Sebab tak sedikit dari mereka yang saat ini tengah dirawat dan ditanggung BPJS Kesehatan.

Selain itu, mereka yang diputus pembiayaannya juga meminta solusi supaya bisa membuat BPJS Kesehatan secara mandiri.