Kebijakan PSBB Jawa dan Bali Mulai 11 Januari, ASITA Bali: Kami Hanya Bisa Mengikuti dan Mendukung

Laporan Wartawan Tribun Bali, Karsiani Putri

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah pusat berencana melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PSBB di Jawa dan Bali.

Pembatasan aktivitas itu pun berlaku 11 sampai dengan 25 Januari 2021 mendatang.

Hal ini melihat dari tren kasus Covid-19 yang terus meningkat akhir-akhir ini.

Bali khususnya, dinilai kasus covid-19 masih tinggi.

Baca juga: Soal Pemberlakuan PSBB di Bali, Cok Ace: Masih Menunggu Surat Pemerintah Pusat

Ada dua Kabupaten/Kota di Bali yang direncanakan untuk melakukan pembatasan aktivitas, yakni  Kota Denpasar dan Kabupaten  Badung.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) ASITA Bali periode 2020-2025, Komang Takuaki Banuartha yang dihubungi Tribun Bali pada Rabu (6/1/2021) pun memberikan tanggapannya. 

"Kalau memang itu demi kebaikan dan kepentingan yang lebih besar ya kami sebagai pelaku pariwisata hanya bisa mengikuti dan mendukung," ucap Komang Takuaki Banuartha.

Ia menyebut bahwa hingga saat ini pihaknya sedang menunggu dan berharap agar Pemerintah bisa peduli dan memberikan stimulus kepada pihaknya.

"Ketika pariwisata ini dibuka kami tentunya butuh modal untuk mendatangkan wisatawan tersebut. Dan Kami di asosiasi sendiri tidak bisa juga berbuat banyak sebenarnya.

Kami hanya bisa berjuang ke pemerintah agar anggota kami bisa mendapatkan bantuan berupa modal," ungkapnya.

ASITA Bali sendiri memiliki sekitar 400an anggota.

"Harapannya  begitu Covid-19 ini mereda, tentunya kita akan bekerja keras untuk membangkitkan pariwisata di Indonesia khususnya kami di Bali.

Kami juga berharap agar bisa memulihkan situasi pariwisata dengan mengadakan event-event agar pariwisata bisa kembali menggeliat di Nusantara," ungkap Komang Takuaki Banuartha.

Pemprov Tunggu Arahan Pusat

Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, menjelaskan bahwa dirinya hingga saat ini masih menunggu surat arahan dari pemerintah pusat ihwal kabar akan adanya PSBB di Jawa dan Bali tanggal 11-25 Januari 2020.

Baca juga: Pimpinan DPRD Usul Syarat Masuk Bali Diperketat selama PSBB, Harus Tes Swab Baik Jalur Darat & Udara

Pria yang akrab disapa Cok Ace ini, menyebutkan surat yang ditunggu adalah dari Mendagri.

“Kami masih menunggu surat itu malam ini Rabu (6/1/2021).

Seperti apa bunyi suratnya, kami semua sekarang stand by,” tegasnya saat dihubungi Tribun Bali via sambungan telepon.

Cok Ace menegaskan, Pemprov Bali belum bisa banyak berkomentar karena belum adanya surat ini.

Intinya, jika surat arahan dan keputusan sudah datang dari pusat.

Baru pihaknya bisa menyosialisasikan ke kabupaten/kota, seperti apa teknisnya untuk wacana pembatasan ini.

“Nanti dari pemerintah di kabupaten/kota yang menyosialisasikan dan mengarahkan langsung ke masing-masing warga yang ada di daerahnya,” jelas Cok Ace.

Ihwal kabar, pembatasan ketat kembali dilakukan karena meningkatnya trafik penularan Covid-19, ia menjawab dengan diplomatis.

“Kasus di Bali memang fluktuatif, kadang naik dan turun.

Namun itu seimbang dengan meningkatnya angka kesembuhan.

Baca juga: Sugawa Korry Minta Masyarakat Menerima dan Bersabar Soal Keputusan PSBB Jawa-Bali

Sehingga kondisi dari Bali rata-rata masih flat, walau ada kasus baru, namun diikuti peningkatan kesembuhan sehingga masih dinamis,” sebutnya.

Lanjutnya, apalagi memang mobilisasi penduduk sangat tinggi sekali, di tengah Pulau Dewata yang kecil jika dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Kasus pun tersebar di masing-masing wilayah yang ada di Bali.

Sehingga hal ini berdampak pada pariwisata Bali, yang memang belum bisa dibuka sampai awal tahun 2021.

“Belum ada pembicaraan ke arah sana, khususnya untuk pembukaan bagi wisatawan mancanegara (wisman), terutama di tengah kondisi saat ini,” tegasnya.

Hal ini membuat pemerintah pusat juga lebih hati-hati lagi.

Cok Ace, sebagai wakil gubernur berpesan agar masyarakat tidak lalai dan tetap tertib mengikuti protokol kesehatan.

Sembari menunggu vaksin yang disebarluaskan secara massal ke masyarakat.

“Tentunya harapan untuk vaksin ini sebanyak-banyaknya datang ke Bali.

Namun berapa jumlah pastinya, kita masih menunggu kebijakan dari pusat, karena seluruh Indonesia masih menunggu vaksin juga,” imbuhnya.

Panglingsir Puri Ubud ini menyebutkan, vaksin yang tahap awal tentunya akan disalurkan untuk tenaga kesehatan/medis.

Sebab di saat pandemi seperti saat ini, tenaga medis baik itu oleh perawat dan dokter, adalah frontliner di garis depan untuk menjaga kesehatan masyarakat.

“Melihat dari jumlah vaksin saat ini, tentunya mendukung terlebih dahulu ke tenaga kesehatan. Setelah itu ke masyarakat Bali,” jelasnya.

Cok Ace melihat, kalaupun nantinya benar PSBB diberlakukan juga di Bali, hal tersebut adalah untuk kepentingan semua orang.

Dan demi selamat dari penyebaran virus mematikan ini.

“Ini kan jelas instruksi dari pusat, cuma bagaimana di Bali tentunya nanti akan disesuaikan.

Sebab kan dari dulu kita tidak memakai istilah PSBB, namun istilah lain seperti PKM,” tegasnya.

Apapun namanya, kata dia, yang penting tidak mengurangi substansi atau kewaspadaan masyarakat Bali terhadap virus ini.

“Apapun namanya nanti, harus disesuaikan dengan kondisi kita di Bali,” ucapnya.

Walau demikian, pihaknya juga menunggu arah kebijakan dari pusat.

“Apakah namanya seragam di seluruh Indonesia PSBB atau bagaimana, kami masih menunggu,” imbuhnya.

Ia juga meminta kepada pemerintah pusat, karena saat ini vaksin adalah jawaban dari pandemi ini.

Sehingga nantinya vaksin bisa diterima semua lapisan, baik masyarakat, tenaga medis, hingga insan pariwisata.

“Tentunya kita menyadari pemerintah pusat tidak saja hanya memikirkan Bali.

Namun bagaimanapun juga Bali adalah ujung tombak dan etalase pariwisata Indonesia.

Ya kalau bisa untuk vaksin ini Bali mendapatkan perhatian lebih,” katanya.(*)