Pembatasan Kegiatan di Jawa-Bali Mulai 11-25 Januari 2021, Ini Hal-Hal Yang Perlu Diketahui

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Demi mencegah semakin tingginya penularan Covid-19 di Indonesia, pemerintah membuat kebijakan terbaru mengenai adanya pembatasan sosial di Jawa-Bali. 

Rencananya pembatasan tersebut dilakukan pada 11-25 Januari 2021. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengumumkan hal tersebut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Rabu (6/1/2021).

Disebutkan bahwa pembatasan kali ini menyasar kegiatan masyarakat secara terbatas.

"Pemerintah melihat beberapa hal yang perlu dilakukan pembatasan dari kegiatan masyarakat. Yang harapannya penularan Covid-19 bisa dicegah atau dikurangi seminimal mungkin," ujar Airlangga dikutip dari tayangan konferensi pers di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: 11 Januari Aktivitas Jawa-Bali Dibatasi, Jokowi Ingatkan Jangan Sampai Indonesia Terpaksa Lockdown

Baca juga: PSBB Jawa-Bali Berpotensi Menurunkan Kunjungan Wisatawan, PHRI Sebut Tak Ada Pilihan Lain

Dia pun mengumumkan, pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat ini berlangsung selama 15 hari, yakni pada 11-25 Januari 2021 di Jawa dan Bali.

Berikut rangkumannya:

1. Berdasarkan empat pertimbangan

Airlangga menjelaskan, ada empat parameter yang digunakan untuk menentukan Jawa dan Bali sebagai daerah berlakunya pembatasan kegiatan masyarakat.

Pertama, angka kematian di suatu daerah berada di atas rata-rata nasional di atas 3 persen.

Kedua, angka kesembuhan di daerah berada di bawah rata-rata nasional atau di bawah 82 persen. Ketiga, kasus aktif di daerah di atas rata-rata nasional atau di atas 14 persen.

"Terakhir, keterisian RS untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70 persen," kata Airlangga.

Apabila salah satu dari empat kriteria telah terpenuhi maka pembatasan di daerah bisa dilakukan.

Airlangga mengatakan, provinsi-provinsi yang ada di Jawa-Bali memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan.

"DKI Jakarta misalnya keterisian rumah sakit (RS) di atas 70 persen. Provinsi Banten keterisian rumah sakit di atas 70 persen, kasus aktif di sana di atas nasional sementara kesembuhan masih di bawah nasional," lanjutnya.