Wandhira Pertanyakan Dasar Pemberian Insentif Pada Petugas Selama PPKM Tingkat Banjar di Denpasar

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - WAKIL Ketua I DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira, mempertanyakan dasar pemberian insentif kepada petugas selama penerapan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tingkat banjar/dusun oleh Pemkot Denpasar.

Insentif diberikan masing-masing Rp. 600 ribu kepada petugas selama sebulan penerapan PPKM tingkat banjar/dusun.

PPKM diterapakn 18 Januari hingga 18 Februari 2021.

“Saya tanya sekarang, apa dasar angka itu? Mestinya ada analisis. Apalagi setiap banjar punya luasan dan jumlah warga yang berbeda, apakah itu diberlakukan sama,” kata Wandhira kepada Tribun Bali, Senin 18 Januari 2021.

Baca juga: Pemkot Keluarkan Insentif Rp 2,5 M, Denpasar Terapkan PPKM Tingkat Banjar, Digelar Sebulan

Baca juga: TERKINI: PPKM Belum Usai, Denpasar Kembali Terapkan PKM Tingkat Banjar Selama 32 Hari

Baca juga: Satgas Covid-19 Klungkung Mulai Bahas Penerapan PKM di Klungkung

Politisi Partai Golkar ini juga pertanyakan kemampuan yang dimiliki oleh perangkat banjar baik pecalang maupun Linmas yang bertugas selama PPKM.

Ia takut jika petugas tersebut tak memiliki cukup pengetahuan terkait protokol kesehatan (prokes) malah ‘diserang’ balik oleh masyarakat.

“Apa kriteria jadi petugas lapangan? Apa keahlian yang sudah dibekali terkait Covid-19. Jangan-jangan menugaskan orang yang kurang paham protokol kesehatan sehingga malah menjadi kluster baru,” ungkapnya.

Ia juga mempertanyakan apakah dengan memberikan tanggungjawab kepada aparat banjar/dusun bisa menjadi strategi jitu menurunkan kasus Covid-19.

“Kenapa tidak aparat pemerintah yang sudah terdidik dan terlatih yang melakukan? Apakah aparat banjar/dusun mampu jelaskan ke masyarakat? Apa akan dipercaya, karena berteman misalnya? Apa bisa tegas?” katanya.

Wandhira pun meminta dalam menentukan sikap harus ada kajian dan analisa dan bukan sekadar rasa.