Breaking News:

Polemik Pemilihan Bendesa Keramas Masuk Pengadilan, Hakim Wawan: Pengadilan Tak Boleh Menolak

Polemik Pemilihan Bendesa Keramas Masuk Pengadilan, Hakim Wawan: Pengadilan Tak Boleh Menolak

Dok. Istimewa
Suasana pemilihan Bendesa Keramas, Blahbatuh, Gianyar, Sabtu (19/12/2020). Dua calon bendesa walkout. Sementara I Nyoman Puja Waisnawa terpilih lagi sebagai bendesa. 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Dinamika pemilihan Bendesa Adat Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, yang digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Gianyar, menuai berbagai komentar.

Tak sedikit pula yang memojokkan pengadilan.

Komentar tersebut menilai, gugatan pemilihan bendesa di Desa Adat Keramas ke pengadilan seharusnya tak direspons oleh pihak pengadilan.

Menyikapi hal tersebut, Humas PN Gianyar, Wawan Edi Prastiyo, yang juga hakim senior di PN Gianyar meminta supaya tidak ada pihak yang membenturkan kewenangan kekuasaan kehakiman dengan asumsi-asumsi pengadilan menghabisi adat.

Dia menegaskan, pengadilan tidak ada menghabisi adat.

Menurutnya, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan dan hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

"Jangan sampai ada argumen yang berpotensi mendelegitimasi kewenangan pengadilan, karena hal tersebut sama halnya dengan mendorong masyarakat untuk tidak mempercayai kekuasaan kehakiman. Itu sangat berbahaya dalam negara hukum. Putusan akhirnya seperti apa? Biarkan itu kewenangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili," tandasnya.

Baca juga: Pemilihan Bendesa pun Kini Digugat ke Pengadilan, Terjadi dalam Pemilihan Bendesa Keramas Gianyar

Kata dia, hal itu sudah sesuai dengan Pasal 10 (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya," ujarnya.

Berpijak dari ketentuan tersebut, ujar Wawan, tidak mungkin pengadilan menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang telah diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.

Halaman
1234
Penulis: I Wayan Eri Gunarta
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved