Rakyat Myanmar Makin Menderita, Militer Blokir Facebook, Instagram dan Twitter

Setelah blokir Facebook, pemerintahan militer Myanmar pada hari Jumat 5 Februari 2021 memblokir akses masyarakat ke Twitter dan Instagram.

Editor: DionDBPutra
Gambar oleh William Iven dari Pixabay
Ilustrasi. Setelah memblokir Facebook, pemerintahan militer Myanmar pada hari Jumat 5 Februari 2021 memblokir akses masyarakat ke Twitter dan Instagram. 

TRIBUN-BALI.COM, NAYPYIDAW - Rakyat Myanmar semakin menderita di bawah kendali pemerintahan militer di negeri itu.

Setelah memblokir Facebook, pemerintahan militer Myanmar pada hari Jumat 5 Februari 2021 memblokir akses masyarakat ke Twitter dan Instagram.

Ini merupakan langkah terbaru militer Myanmar untuk membungkam masyarakat. Facebook sudah lebih dahulu diblokir pada Rabu 3 Februari 2021.

Militer memblokir Twitter setelah pada Kamis 4 Februari 2021 warga Myanmar menyebarkan jutaan tagar dan ciutan melawan kudeta militer.

Facebook dan WhatsApp Diblokir Militer Myanmar, Penangkapan Tokoh Politik Masih Berlangsung

Kecam Kudeta Militer Myanmar, Presiden AS Joe Biden Ancam dan Siap Beri Sanksi Tegas Ini

Protes Kudeta Militer, Dokter dan Petugas Medis di 70 Rumah Sakit Myanmar Mogok Kerja

Yang menjadi trending topik kala itu yakni tagar seperti #WeNeedDemocracy dan #FreedomForFear yang diambil dari kutipan terkenal Aung San Suu Kyi.

Di sisi lain, gerakan pembangkangan sipil di Myanmar juga meningkat pesat secara online.

Gerakan itu mengajak publik untuk menyuarakan perlawanan setiap malam dengan membunyikan teko atau alat-alat lainnya guna menunjukkan kemarahan.

Pada pukul 10.00 waktu setempat hari Jumat akses Twitter mulai dibatasi, dan beberapa orang mengatakan tak bisa diakses bahkan dengan VPN.

Telenor, penyedia layanan telekomunikasi utama di Myanmar, mengonfirmasi bahwa pihak berwenang memerintahkan pemblokiran Twitter dan Instagram pada Jumat 5 Februari 2021 sampai pemberitahuan lebih lanjut.

"Telenor Myanmar menentang keperluan dari arahan tersebut... dan menyoroti kontradiksi arahan itu dengan hukum HAM internasional," kata perusahaan tersebut seperti dikutip dari AFP.

Grup yang berbasis di Norwegia itu menambahkan, mereka sangat prihatin dan menekankan bahwa akses ke layanan komunikasi harus senantiasa dibuka.

Menurut dokumen kementerian yang dilihat oleh AFP tetapi belum diverifikasi, ada keterangan Twitter dan Instagram digunakan untuk memancing kesalahpahaman di antara publik.

NetBlocks yang memantau pemadaman internet di seluruh dunia, mengonfirmasi produk Facebook lainnya seperti WhatsApp juga mengalami gangguan.

Pada hari yang sama sekitar 200 guru dan pelajar melakukan demo di sebuah universitas Myanmar. Mereka mengacungkan salam 3 jari seperti massa di demo Thailand.

"Kami harus melawan kediktatoran ini," kata dosen Win Win Maw kepada AFP.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved