Soal Pengadaan Seragam Anggota DPRD Bali, Fraksi Gerindra Tegaskan Tolak, PDIP Enggan Berkomentar

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Rencana pengadaan seragam baru bagi para wakil rakyat mendapat pro dan kontra di masyarakat.

Pasalnya, pengadaan seragam yang diketahui menguras APBD hampir Rp 1 Miliar ini dinilai oleh masyarakat sebagai pemborosan belaka.

Apalagi, saat ini Bali sedang dilanda krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

 Terkait hal tersebut, Fraksi Gerindra DPRD Bali memilih untuk menolak rencana tersebut.

• Dana Baju Seragam Dewan Hampir Rp 1 Miliar, Dianggarkan DPRD Bali di Masa Pandemi Covid-19

Apalagi, menurut mereka pengadaan baju seragam tersebut dinilai tidak terlalu penting atau urgent di masa ini.

Sebab, mereka melihat bahwa saat ini yang paling penting adalah membantu masyarakat dalam mencegah penyebaran virus Covid-19.

“Kalau dari fraksi lain tidak tahu bagaimana. Kalau saya baju tidak begitu urgent, apalagi saat pandemi.

Lebih penting kayaknya masker bisa digunakan saat bekerja, disinfektan,  mending diarahkan untuk penanggulangan covid,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali Ketut Juliarta alias Keju saat dikonfirmasi, Minggu 7 Februari 2021 sore.

Politikus asal Klungkung ini mengatakan jika pihaknya berharap agar anggaran proyek pengadaan baju seragam tersebut dapat  dialihkan ke penanggulangan Covid-19, seperti misalnya pengadaan masker, hand sanitizer, atau alat pelindung diri (APD) lainnya.

Bahkan, apabila para anggota dewan lainnya memutuskan untuk tetap melanjutkan proyek tersebut, maka pihaknya menegaskan akan tidak ikut mengambil baju seragam tersebut.

“Itu kan sudah masuk LPSE, jadi ini cuma kesadaran kami agar bisa dialihkan untuk menanggulangi covid 19.

 Ketika tetap tidak bisa dialihkan kami dari Fraksi Gerindra sudah sepakat tidak akan mengambil (seragam),” jelasnya.

Hal berbeda diungkapan oleh Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Bali, Tjokorda Gede Agung.

Saat dikonfirmasi, ia mengaku tidak mau berkomentar terkait polemik tersebut.

• Masa Pandemi, DPRD Bali Anggarkan Baju Seragam Dewan Hampir Rp 1 Miliar

"Aduh kalau gitu jangan Fraksi PDIP komentar. Ini kan untuk anggota dewan semua dan itu kan dari dulu sudah dianggarkan," ucap mantan Bupati Klungkung ini.

Dia juga menyebut jika hal tersebut merupakan ranah dari Sekretariat Dewan.

"Saya tidak tahu persis, itu kan dari sekwan, jangan minta tanggapan Fraksi PDIP biar gak salah," kelitnya.

Sementara, Wakil Ketua Dewan yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry, mengatakan pengadaan seragam dinas anggota Dewan adalah keputusan bersama.

Anggaran seragam dinas Dewan ini ditetapkan dalam APBD Bali Induk Tahun 2021, yang dibahas pada masa sidang tahun 2020.

"Ketika pembahasannya pada masa sidang tahun 2020 lalu, kan ada prediksi pandemi Covid-19 sudah akan berakhir tahun 2021 ini. Dengan kondisi sekarang, maka kita akan bahas lagi dengan pimpinan," papar Sugawa Korry.

Sugawa menyebutkan, untuk pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Bali yang diposkan dalam APBD Induk Tahun 2021, juga bisa ditunda sampai masa pandemi Covid-19 berakhir.

"Nanti kan kita bicara dengan jajaran pimpinan dan fraksi-fraksi di DPRD Bali. Bagaimana keputusannya, ya menunggu rapat pimpinan lagi," ucap pria yang juga Ketua DPD Golkar Bali ini.

Untuk diketahui, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali merencanakan pengadaan seragam dan atribut anggota DPRD.

Dikutip dari situs lpse.baliprov.go.id, proyek dengan kode tender 9715033 memiliki nilai pagu anggaran total Rp 883.160.000 dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) Paket sebesar Rp 805.525.000.

Biaya yang dipergunakan merupakan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2021.

• Soal Babi yang Langka di Pasaran, DPRD Bali Minta Pemprov Bagikan Bibit Gratis

 Jika mengacu pada nilai pagu anggaran tersebut yang berjumlah Rp 883.160.000, maka nilai harga baju masing-masing 55 orang anggota dewan tersebut berjumlah Rp 16.057.454,7 per-anggota.

Terkait hal tersebut Sekretaris DPRD (Sekwan) Bali, Gede Suralaga membenarkan dengan pengadaan tersebut.

Ia menyebut jika pihaknya akan melakukan pengadaan sebanyak lima jenis seragam.

Seragam itu sendiri menurutnya merupakan pakaian yang memang setiap hari digunakan oleh para anggota dewan dalam bertugas.

“Pakaian dinas PSL (Pakaian Sipil Lengkap), PSR (Pakaian Sipil Resmi), PSH (Pakaian Sipil Harian), pakaian adat dan baju endek,” paparnya, Jumat 5 Februari 2021. (*)