Breaking News:

Pemkab Buleleng Tunggu Surat Resmi Penetapan Tersangka 8 Pejabat Dispar

Pemkab Buleleng hingga saat ini masih menunggu surat resmi dari Kejaksaan Negeri Buleleng, terkait penetapan tersangka terhadap delapan pejabat di Din

Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Sekda Buleleng, Gede Suyasa 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Pemkab Buleleng hingga saat ini masih menunggu surat resmi dari Kejaksaan Negeri Buleleng, terkait penetapan tersangka terhadap delapan pejabat di Dinas Pariwisata Buleleng.

Sebab, surat tersebut akan digunakan sebagai dasar pihaknya untuk me-non aktifkan sementara status kepegawaian para tersangka.

Sekda Buleleng, Gede Suyasa pada Jumat 12 Februari 2021 mengatakan, berdasarkan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, selama belum ada keputusan inkracht, pihaknya akan me-non aktifkan sementara status kepegawaian delapan pejabat tersebut.

Langkah ini juga akan dikonsultasikan ke KASN terlebih dahulu, khusus untuk tersangka eselon II. 

BREAKING NEWS - Perbekel dan Kelian di Payangan Ditetapkan Sebagai Tersangka

Sementara untuk tersangka yang eselon III dan IV akan  langsung diganti sementara waktu oleh pejabat lain sebagai pelaksana tugas (Plt).

"Kemarin Bupati sudah menyampaikan akan menonaktifkan sementara status kepegawaian delapan pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka itu. Untuk menonaktifkan sementara itu, kami butuh surat resmi penetapan tersangka dari Kejari Buleleng. Surat itu akan kami jadikan sebagai dasar mengganti yang bersangkutan  dengan pejabat yang lain, sampai ada keputusan inkracht," jelasnya.

Mengingat banyak pejabat di Dispar yang status kepegawaiannya akan di non aktifkan sementara, Suyasa mengaku tidak menjadi persoalan.

Sebab dari segi jumlah, Pemkab masih memiliki cukup pejabat yang dapat menggantikan posisi ke delapan tersangka.

Baca juga: Ada Perubahan Nomenklatur, 82 Pejabat Eselon III dan IV Pemkab Buleleng Dilantik

Bahkan, selama belum ada keputusan inkracht dari majelis hakim, delapan tersangka sebut Suyasa masih dapat menerima hak-haknya berupa gaji sebagai pegawai negeri sipil.

"Selama belum ada SK pemberhentian mereka masih bisa menerima hak-haknya," terangnya.

Halaman
123
Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: M. Firdian Sani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved