Pemkab & Kejari Klungkung Tandatangani Nota Kesepahaman,OPD Diminta Tak Ragu Konsultasi ke Kejaksaan

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA  - Pemkab dan Kejaksaan Negeri Klungkung menandatangani Nota Kesepahaman terkait hukum perdata dan tata usaha negara.

Dalam kesempatan itu, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta meminta OPD (organisasi perangkat daerah) untuk lebih aktif dalam berkonsultasi perihal penyelengaraan pemerintahan.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menjelaskan, pihaknya juga sudah memberikan mandat sesuai dengan tugas kepada semua OPD untuk selalu menjaga koordinasi dengan Kejaksaan.

"Mari jaga koordinasi yang baik, dalam menjalankan tugas.

Baca juga: Dorong Ikut Donor Plasma Konvalesen, Dandim Klungkung Minta Babinsa Monitoring Penyitas Covid-19

Sehingga apapun yang menjadi tujuan kita bersama, untuk mensejahterakan masyarakat bisa berjalan dengan sebaik-baiknya," ujar Suwirta.

Dirinya mengharapkan OPD lebih berhati-hati dalam setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pihaknya meminta OPD untuk tidak pernah ragu untuk berkonsultasi dengan kejaksaan, jika ada belum dimengerti terkait kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

"Lakukan langkah-langkah preventif, sehingga program pemerintahan bisa berjalan lancar," jelas Suwirta.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Rosalina Sidabariba  meminta agar setiap penyelenggaraan kegiatan dapat dilakukan dengan keterbukaan untuk menghindari terjadinya resiko hukum kedepannya.

Terkait dengan OPD yang membutuhkan konsultasi hukum, bantuan hukum serta pertimbangan hukum bisa segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Klungkung.

"Semoga kegiatan ini dapat berjalan secara efesien, efektif dan terukur.

 Sehingga sasaran tujuan pendampingan hukum dapat tercapai dengan maksimal dan bermanfaat," harapnya. (*)