Penanganan Covid-19 hingga Etika Bermedsos,Kapolda Bali Terima Arahan Kapolri dalam Rapim Polri 2021

Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kepala Kepolisian Daerah Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si., mengikuti Rapim (Rapat Pimpinan) Polri secara virtual dari Gedung Rupatama Polda Bali, Denpasar, Bali, Selasa 16 Februari 2021.

Turut hadir pula Wakapolda Bali Brigjen. Pol. Dr. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H, dan seluruh  Pejabat Utama Polda Bali, serta Kapolres Jajaran.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

Dari Mabes Polri, Rapim Polri tahun 2021  dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, Waka Polri dan seluruh jajaran Polri baik dalam maupun luar struktur Polri.

Baca juga: Sinergitas Anggota Polri dan TNI di Karangasem Bali, Polisi Sambangi Markas Kodim untuk Donor Darah

Menindak lanjuti penekanan Presiden RI terkait Covid-19, disampaikan Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan melalui keterangan tertulis yang diterima Tribun Bali.

Bahwa dalam sambutan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, menegaskan, Polri siap mendukung penanggulangan paripurna Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri guna mengawal pembangunan nasional menuju Indonesia maju.

“Transformasi Polri yang Presisi siap mendukung penanggulangan Covid-19, secara aktif mendisiplinkan 3 M, mendukung 3 T & PPKM Berskala Mikro dan mendukung pelaksanaan vaksinasi massal untuk menghasilkan Herd Imunity, TNI-POLRI berperan dalam kelancaran proses distribusi, pengamanan vaksin, termasuk vaksinator,” terang Kapolda Bali sebagaimana dimaksud Kapolri.

Kepolisian bakal mengedepankan edukasi, persuasi dengan langkah-langkah yang bersifat restorative justice.

Dengan begitu, penggunaan ruang siber dan digital bisa berjalan dengan baik, namun yang menjadi catatan Kapolri adalah dalam ber-media sosial (Medsos) harus tetap mematuhi aturan serta etika yang berlaku.

"Undang-undang ITE juga menjadi catatan untuk kedepan betul-betul kita bisa laksanakan penegakan hukum secara selektif dengan mengedepankan edukasi, mengedepankan sifat persuasi dan kemudian kita upayakan untuk langkah-langkah yang bersifat restorative justice," jelasnya.

Ditambahkan, kepolisian di daerah agar segera memberlakukan layanan kepolisan dengan nomor tunggal 110 yang terkoneksi pada Command Center agar dapat segera merespon aduan masyarakat.

Pangdam Ikuti Rapim di Makodam IX/Udayana

Sementara itu, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., mengikuti secara langsung Rapat Pimpinan (Rapim) yang dipimpin oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P.,

Rapim secara daring dilaksanakan pada Selasa 16 Februari 2021 dan diikuti di Ruang Yudha Puskodalopsdam IX/Udayana, Makodam IX/Udayana, Denpasar, Bali.

Baca juga: Pangdam IX/Udayana Ikuti Rapim TNI dari Makodam, Bahas Isu Covid-19 hingga Stabilitas Negara

Pangdam IX/Udayana didampingi Kasdam IX/Udy, Danrem 163/Wira Satya, para Asisten Kasdam IX/Udayana, Kakesdam IX/Udayana dan Waasrendam IX/ Udayana.

"Rapim TNI tahun 2021 yang digelar baik secara fisik maupun secara daring merupakan lanjutan dari Rapim TNI-Polri yang dilaksanakan pada Senin 15 Februari 2021.

Pembukaan Rapim TNI dilaksanakan di GOR Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap," terang Pangdam melalui keterangan tertulis kepada Tribun Bali.

Pangdam menjelaskan, bahwa tema Rapim TNI kali ini yaitu “TNI Kuat, Solid, Profesional, Dicintai Rakyat Siap Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi serta Menjaga Persatuan Kesatuan Bangsa Demi Keutuhan NKRI”

Sebagaimana arahan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., disampaikan dalam keterangan tertulis tersebut TNI memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit yang bertugas di wilayah rawan konflik khususnya Papua.

"Sampai dengan hari ini pengamanan berjalan dengan baik dan wilayah pandemi Covid-19 sebagai garda terdepan serta yang bertugas dalam rangka bencana alam," paparnya.

"Saat ini kita berada di tengah pandemi Covid-19 dan kita semua sedang bahu-membahu untuk menghadapi pandemi tersebut serta tentunya kita telah melaksanakan untuk memotong penularan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," sambungnya.

Selain itu, saat ini juga terdapat perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi (ilpengtek) yang telah melahirkan "senjata sosial" baru, yang jika tidak disikapi dengan bijak dapat menjadi bumerang bagi stabilitas keamanan negara-negara di dunia, seperti internet, cyber dan Medsos yang harus menjadi perhatian khusus.

Sementara itu, terkait situasi perkembangan keamanan di wilayah nasional Indonesia seperti gangguan keamanan yang terjadi di Poso maupun Papua.

Sistem keamanan negara harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan Ilpengtek yang telah melahirkan senjata sosial baru dan juga pelaksanaan operasi multi dimensi bersama-sama komponen terkait lainnya.

Baca juga: Kapolda Bali Cek Pelaksanaan Posko PPKM Mikro dan Serahkan Sembako di Buleleng

Menindaklanjuti berbagai evaluasi pelaksanaan tugas TNI di tahun 2020, kekuatan dan keunggulan harus bakal dilipatgandakan.

Sementara setiap kekurangan dan kelemahan harus bisa dinetralisir termasuk kelemahan dari sisi kondisi dan spesifikasi Alutsista pelatihan serta kesiapan operasi bagi personel dan satuan baik untuk operasi dalam negeri maupun luar negeri dan sebagainya.

"Terkait HAM (Hak Asasi Manusia,-red), dalam pelaksanaan Rapim TNI-Polri maupun Rapim TNI, kita harus melihat untuk menghindari tindakan pelanggaran HAM sebagaimana perintah Bapak Presiden," tegas Pangdam Udayana sebagaimana disampaikan Panglima TNI

Oleh sebab itu, pemahaman HAM harus benar-benar disosialisasikan sampai ke tingkat bawah.

Di samping itu, pandemi Covid-19 dijadikan momentum untuk meninjau kembali kemampuan Biomedis dan Nubika TNI.

Saat ini negara sedang berfokus dengan agenda prioritas pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan tentunya juga dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN).

"Presiden RI, Ir. Joko Widodo secara langsung telah memerintahkan TNI untuk membantu kedisiplinan protokol kesehatan 3M termasuk juga mendukung pelaksanaan 3T," terangnya.

Saat melaksanakan PPKM tingkat mikro seperti halnya di Bali, Presiden juga memerintahkan TNI untuk menyiapkan vaksinator, sehingga dalam pelaksanaannya, TNI terlibat langsung dalam pelaksanaan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Operasi penegakan disiplin Prokes 3M termasuk mendukung Operasi 3T dinilai cukup berhasil.

Dan yang tidak kalah penting adalah optimalisasi peran dan fungsi dari Babinsa, Babinpotmar dan Babinpotdirga yang bertugas sebagai tracer Covid-19. Mereka tergabung dengan para petugas dari instansi lain.

Pada awal tahun 2021 ada 3 Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Tupok TNI yang harus diketahui oleh seluruh Prajurit TNI yaitu PP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019, dan yang kedua Perpres Nomor 7 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 8 Tahun 2021.

"Untuk menghadapi perkembangan situasi sosial-politik nasional yang dinamis. Kita harus memberdayakan pembinaan ketahanan wilayah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, karena hal tersebut sangat dibutuhkan agar dinamika sosial-politik tidak mempengaruhi stabilitas nasional," jelas dia.(*)