Breaking News:

Berita Jembrana

Jembrana ‘Diacungi Jempol’ Soal Pemberantasan Korupsi, Lampaui Rata-rata Nasional

Dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya memperoleh nilai 67 persen. Kini penilaian 2020 l, yang dilakuka di awal 2021 ini, meningkat dengan nilai 85

istimewa
Plh Bupati Jembrana I Nengah Ledang 

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Realisasi aksi pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2020 di pemerintah kabupaten Jembrana  mampu melampaui rata-rata nasional.

Dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya memperoleh nilai 67 persen.

Kini penilaian 2020, yang dilakukan di awal 2021 ini, meningkat dengan nilai 85,13 persen. 

Dan itu menujukkan melebihi dari rata-rata nasional

"Realisasi Jembrana dalam pemberantasan korupsi ini, telah terverifikasi per tanggal 5 Januari 2021. Ini mengindikasikan pemerintah kabupaten Jembrana dalam rangka pelaksanaan pemberantasan korupsi dalam kategori baik,” ucap Plh Bupati Jembrana I Nengah Ledang Selasa 23 Januari 2021.

Baca juga: Kejari Karangasem Tangani 3 Kasus Korupsi, Pengadaan Masker hingga Bedah Rumah

Baca juga: UPDATE: Begini Modus Operandi 8 Pejabat Dispar Buleleng yang Diduga Korupsi Dana Hibah Pariwisata

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Hibah Pariwisata, 7 Pejabat Dispar Buleleng Diperiksa, Dicecar 30 Pertanyaan

Ledang menambahkan salah satu terobosan KPK RI dalam pemberantasan korupsi terintegrasi, yakni dengan sistem pelaporan mellaui aplikasi MCP kopsurgah. 

Hasil Jembrana cukup bagus diantaranya bapeda. keuangan dan pengelolaan aset nilainya 91,6 persen.

Kemudian di bagian layanan pengadaan barang dan jasa dengan nilai 90,5 persen.

Selanjutnya, di pelayanan perijinan terpadu satu pintu dengan nilai capaian 92,8 persen, Inspektorat untuk indikator APIP 60,2 persen, indikator manajemen ASN dengan nilai 100 persen.

“Untuk catatan masih ada dan ini mesti diketahui secara luas oleh perangkat daerah dan memperoleh tindak lanjut yang positif. Kami baik Eksekutif maupun Legislatif, dari awal sudah berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya peningkatan kwalitas tata kelola pemerintahan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan,”ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana
Editor: Noviana Windri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved