Breaking News:

Berita Bali

Dewan Bali Hormati Keputusan Jokowi Soal Pencabutan Perpres Investasi Miras

"Itu semestinya sudah dikaji dengan baik, jadi presiden tidak grasa-grusu melainkan dengan tahapan dan proses yang luar biasa,"  ungkap dia. 

Istimewa
Produk arak Bali Dewi Sri sudah lama dipasarkan di Bali hinga ke mancanegara. Kini Gubernur Bali Wayan Koster berencana melegalkan arak Bali. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Presiden Joko Widodo alias Jokowi akhirnya memutuskan untuk membatalkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Selasa 2 Maret 2021.

Ini dilakukan menyusul adanya polemik penolakan dari berbagai elemen masyarakat di Indonesia terkait hal tersebut. 

Terkait hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi mengaku menghormati keputusan presiden tersebut. 

Apalagi, hal tersebut merupakan kewenangan prerogatif dari Jokowi. 

Hanya saja, menurut dia sebenarnya Perpres tersebut sangatlah baik bagi masyarakat, khususnya para pengrajin miras tradisional. 

Baca juga: BREAKING NEWS: Pencabutan Aturan Investasi Miras, Penjual Arak Minta Bali Dikhususkan

Baca juga: Jokowi Putuskan Cabut Aturan soal Investasi Miras, Bagaimana Nasib Regulasi Arak Bali?

Baca juga: TERKINI Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras Setelah Tuai Banyak Kritikan, Bagaimana Nasib Arak Bali?

Mengingat dalam Perpres tersebut telah diatur mengenai peredaran mikol serta pembuatannya untuk diberikan izin, dan akan menjadi pendapatan bagi negara juga. 

"Padahal untuk mengatur mikol sangat bagus, jadinya dengan perpres semua berizin. Nantinya juga akan menjadi pendapatan negara. Tapi ya kita hormati keputusan kepala negara," kata dia. 

Politikus yang juga Ketua DPD II Golkar Buleleng ini juga menyebut bahwa padahal Perpres tersebut sudah melalui berbagai kajian-kajian yang baik dan apik. 

"Itu semestinya sudah dikaji dengan baik, jadi presiden tidak grasa-grusu melainkan dengan tahapan dan proses yang luar biasa,"  ungkap dia. 

Bahkan, pihaknya menyebut para penolak Perpres tersebut tidak membaca secara mendalam isi dari Perpres 10 tahun 2021 tersebut. 

"Saya melihat itu sangat bagus sedemikian rupa produksi mikol. Kajian yang luar biasa, hanya  ada yang belum baca menyeluruh tentang yang mengatur pererdaran mikol itu," tandasnya. 

Di sisi lain,  Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya menyebut pihaknya juga menghormati keputusan presiden tersebut. 

Ia juga mengaku momen saat ini adalah momen yang baik dalam membangun pariwisata dengan melestarikan minuman tradisional asli daerah. 

Selain dikenal dengan tempat wisatanya, nantinya akan dikenal  juga minuman asli daerah yang ada.

"Jika ada proses lain harus diterima juga,  ini momentumnya baik kepentingan bagi pariwisata. Kalau di Bali untuk minuman tradisional beralkohol itu kan memang ada dan adanya itu tidak untuk menjadi pemabuk melainkan untuk pariwisata agar maju. Pepres keputusan pusat untuk daerah,  kemudian berjalan kemudian hari jika terjadi perubahan, revisi atau apa kan kami juga terima," sambungnya.

Penulis: Ragil Armando
Editor: Noviana Windri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved