Breaking News:

Berita Buleleng

Pendapatan Pajak Buleleng Melebihi Target, Meningkat 102 Persen

Pendapatan pajak dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Buleleng pada 2020 melebihi dari target, yakni sebesar Rp36.1 Miliar

Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng, Gede Sugiartha Widiada 

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG  - Pendapatan pajak dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Buleleng pada 2020 melebihi dari target, yakni mencapai 102 persen atau sebesar Rp36.1 Miliar dari target Rp35 Miliar.

Hal ini terjadi lantaran pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki program yang memudahkan dan mempercepat masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah, sehingga berimbas pada meningkatnya pendapatan pajak dari BPHTB

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng, Gede Sugiartha Widiada ditemui Rabu 3 Maret 2021 mengatakan, pada 2020 lalu pajak dari sektor BPHTB melebihi target, yakni mencapai Rp 36.1 Miliar.

Baca juga: Kucuran Dana BKK dari Pemprov Bali Batal, Proyek Lanjutan RTH Bung Karno di Buleleng Mandek

Baca juga: PD Pasar Buleleng Tetapkan Tarif Pungutan Harian Pasar Banyuasri, Pedagang Mulai Berjualan 18 Maret

Baca juga: Satgas Buleleng Bali Susun Jadwal Vaksinasi Covid-19 Untuk Pedagang dan Atlet

Sementara saat ini sudah mencapai Rp5.6 Miliar atau sekitar 15 persen dari target Rp35 Miliar. 

Sugiartha menyebut, peningkatan ini bukan terjadi karena tingginya kegiatan jual beli tanah di masa pandemi. Melainkan karena adanya program dari BPN yang memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah.

Di samping itu, BPKPD Buleleng juga telah melalukan penyederhanaan prosedur pembayaran pajak.

Di mana, untuk layanan BPHTB bisa dipersingkat dalam kurun waktu tujuh hingga 12 hari, dari sebelumnya mencapai 20 hari.

Baca juga: Musim Hujan, Harga Cabai Rawit di Buleleng Bali Tembus Rp 90 Ribu per Kilo

Baca juga: Update Covid-19 di Buleleng, Positif Bertambah 32 Orang, Sembuh 21 Orang

Dengan adanya penyederhanaan prosedur ini, ketaatan masyarakat dalam membayar pajak daerah semakin tinggi.

"Selama pandemi ini, jual beli tanah biasa saja. Tidak terlalu tinggi. Ini karena tertib administrasi pertanahan oleh pihak BPN. Jadi waris, jual beli, hibah semua ditertibkan administrasinya sehingga kena BPHTB," terangnya.  (*)

Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved