Kepala BPOM Serahkan Nomor Izin Edar dan Sertifikat kepada 19 Pelaku UMKM di Bali

Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Upaya Pemerintah untuk segera beranjak dari masa pandemi dengan vaksinasi harus dibarengi upaya lain untuk mencegah, mengelola atau memperbaiki dampak akibat pandemi tersebut, termasuk dampak dari sisi ekonomi. 

Perlu ditingkatkan upaya kemudahan berusaha, mendekat proaktif untuk mendampingi pelaku UMK, secara langsung maupun melalui para Fasilitator/ Penyuluh Keamanan Pangan untuk terus meningkatkan kapasitas serta daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan, obat tradisional dan kosmetik. 

Untuk itu, pada kunjungan kerja hari kedua Kepala BPOM RI Penny K. Lukito BPOM memberikan Nomor Izin Edar (NIE) untuk produk pangan, obat tradisional, dan kosmetik. 

Baca juga: Gunakan Sumber Mata Air Langsung, BPOM RI Puji Pabrik AMDK Gianyar

Baca juga: Bagaimana Progres Vaksin Covid-19 Nusantara? Begini Penjelasan Kepala BPOM

Baca juga: Wabup Suiasa Terima Kunjungan Kepala BPOM Pusat, Pantau Sistem Pendistribusian Vaksin Covid-19

Serta Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bertahap, Surat Keterangan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), Sertifikat Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) Menuju Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) kepada pelaku UMKM di Bali dalam rangka program UMKM Berdaya Saing.

Rangkaian Program UMKM Berdaya Saing telah dilaksanakan sejak November 2020 di Propinsi Bali, kegiatan ini dilanjutkan dengan Bimtek CPPOB, CPOTB, dan CPKB serta desk layanan registrasi bagi pelaku UMKM di Bali pada tanggal 8 -10 Februari 2021 serta Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama pada tanggal 23-25 Februari 2021. 

Penyerahkan NIE serta sertifikat CPOTB Bertahap, surat keterangan CPKB dan Sertifikat PSB menuju CPPOB secara simbolik kepada perwakilan pelaku UMKM.

Baca juga: Lowongan Kerja BPOM Lulusan D3 - S1, Bisa Jadi Posisi Ini Cocok Buat Kamu

Baca juga: Waspada Kosmetik Palsu Dijual Lewat Medsos, Ini Cara Mengecek Daftar Produk Kosmetik Berizin BPOM

“Kami berharap seluruh UMKM yang menerima NIE maupun sertifikat dapat selalu menerapkan praktik yang baik serta memenuhi persyaratan dan ketentuan. Kami mendorong Pemerintah Daerah untuk terus berpihak pada pengembangan UMKM," ujar Kepala Badan POM, Penny K. Lukito, Jumat 5 Maret 2021 di Taman Dedari, Kedewatan, Ubud, Gianyar.

Badan POM terus bekerja dan sangat terbuka untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah melalui pendampingan dan pemberian insentif yang memberikan kemudahan berusaha bagi UMKM. 

Upaya ini tentunya juga sangat sejalan dengan UU Cipta Kerja yang menjadi komitmen Pemerintah untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui mekanisme percepatan perizinan. 

Penjaminan keamanan, mutu dan khasiat/manfaat Obat dan Makanan dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa. 

Tugas ini merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha serta konsumen.

Badan POM memberikan berbagai insentif seperti percepatan perizinan, penyederhanaan prosedur/persyaratan, dan  pendampingan intensif untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing produk UMKM. 

"Kami memberikan bimbingan teknis dan desk yang proaktif terkait sertifikasi Cara Pembuatan yang Baik, seperti penerapan CPOTB Bertahap, CPKB, CPPOB, maupun pemenuhan persyaratan registrasi untuk mendukung percepatan penerbitan NIE bagi UMKM," jelasnya.

Keringanan 50 persen atas tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga diberlakukan pada pendaftaran produk usaha mikro kecil (UMK) Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik. 

Selain itu pendampingan UMKM Obat Tradisional telah dilakukan melalui Program Orang Tua Angkat berupa bantuan peralatan, bahan baku, cara produksi, bimbingan personalia serta bantuan strategi pemasaran.

Dukungan yang lebih luas masih diperlukan untuk terus meningkatkan daya saing produk UMKM di Indonesia, khususnya di era pandemi saat ini. 

UMKM dapat menjadi motor penggerak ekonomi agar kita dapat bangkit kembali menjadi bangsa yang besar dan maju. 

Mari kita terus memperkuat sinergi untuk menjadikan produk UMKM sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan berjaya di pasar global.

Usai memberikan secara simbolis NIE dan sertifikat CPOTB, CPKB, CPPOB dan CDOB kepada 19 usaha di Bali yang diserahkan langsung oleh Kepala Badan POM RI Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito melakukan kunjungan ke sarana Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Tirta Sanjiwani di Kab. Gianyar. 

AMDK Tirta Sanjiwani merupakan salah satu UMK yang menerima sertifikat CPPOB. 

BPOM sangat mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam upaya penyediaan air minum berkualitas bagi masyarakat, sekaligus dalam rangka meningkatkan perkenomian daerah. 

Air bersih merupakan kebutuhan yang mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Seiring dengan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi air sehat, berkualitas dan terjangkau, salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut adalah produk air minum dalam kemasan (AMDK).

“Untuk itu, pada siang hari ini kami mengunjungi langsung sarana pengolahan air yang ada di Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani, Gianyar, untuk meninjau kesiapan perusahaan dalam mengimplementasikan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik," paparnya.

Sehari sebelumnya, Penny Lukito meninjau langsung pengelolaan vaksin khususnya dalam proses distribusi dan penyimpanan di IFP Kabupaten Badung, Bali. 

Lebih lanjut, ia juga beranjangsana ke salah satu Puskesmas di Kabupaten Badung, yaitu Puskesmas Abiansemal 1.

Pengawalan yang dilakukan oleh UPT (Unit Pelaksana Teknis) Badan POM menunjukkan bahwa IFP Kabupaten Badung memiliki komitmen dalam melaksanakan pengelolaan vaksin yang baik dan sesuai standar. 

Kepala Badan POM berharap bahwa IFP dapat terus melaksanakan perbaikan berdasarkan rekomendasi UPT Badan POM. 

“Jaminan terhadap keamanan, mutu, dan khasiat vaksin merupakan tanggung jawab bersama,” tegas Penny Lukito.

Pada kunjungannya di Puskesmas Abiansemal 1, Kepala Badan POM juga menegaskan bahwa UPT Badan POM di seluruh Indonesia siap memberikan pendampingan pemenuhan standard pengelolaan produk rantai dingin di Puskesmas.

Badan POM akan terus proaktif menjalin koordinasi dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan) guna menyukseskan program Vaksinasi COVID-19 sesuai tugas dan fungsinya.(*)