Soal Rencana Hengkangnya Kapal Kargo dari Pelabuhan Benoa, Para Eksportir Mesadu ke DPRD Bali

Harapannya contoh sederhana salak, saat ini panen jatuh harganya sampai Rp 2 ribu. Ya saya tahu kondisi pandemi, dulu hotel banyak buka juga harganya Rp 2 ribu," tandasnya.

Agung Adhi juga menambahkan, agar SKPD terkait tahu apa yang seharusnya dilakukan agar tidak terkesan cuci tangan begitu saja.

"Apa yang dilakukan supaya hal ini tidak terjadi. Minimal pemerintah ada di  tengah masyarakat.

Sekarang logistik kapal Meratus tidak bersandar yang rencana dicabut di Benoa. Apa yang harus dilakukan?  Agar bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita tidak diam," tegasnya.

Meskipun saat ini anggaran kecil, Agung Adhi menyarankan agar lebih mengoptimalkan dengan koordinasi melalui handphone.

"Walaupun anggaran kita kecil tapi telepon masih bisa berjalan. Sebatas usul aturan agar keluar juga bisa. 

Hasil kegiatan ini dalam outline rapat dari hasil ini kita akan lakukan koordinasi," sambungnya.

Terpisah usai pertemuan tersebut, Gung Adhi menyebutkan bahwa pihaknya bakal melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat mengenai hal tersebut.

Bahkan, pihaknya juga akan menggandeng Komisi II DPRD Bali yang membidangi pajak, perbankan, peternakan, dan pariwisata untuk mendorong hal tersebut.

Baca juga: Minta Presiden Beri Keistimewaan Bali Terkait Miras, DPRD Bali Siap Bersurat ke Jokowi

"Kita akan melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. Pertama ke Perhubungan dulu, begitu perhubungan mengatakan tidak mampu tidak ada buyer wajib ke Perindang ke BUMN, itu nanti Komisi II juga bisa bicara kan leading sector di sana," paparnya

Terkait dengan rekomendasi sendiri, Politikus PDIP ini juga menyebutkan bahwa pihaknya masih menyusun hal tersebut.

“Rekomendasinya masih kita susun, karena larinya ke mana-mana, pertama soal kontainernya kurang," ujarnya. (*)