Breaking News:

Berita Bangli

13 Perbekel Desa di Bangli Bali Dilantik di Wantilan RSJ, Ini Besaran Gaji Kepala Desa atau Kades

Sebanyak 13 perbekel atau kepala desa atau Kades di Kabupaten Bangli, Bali pada Rabu, 10 Maret 2021 dilantik.

istimewa
Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta saat acara pelantikan 13 perbekel di Wantilan RSJ Bangli, Bali, Rabu, 10 Maret 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI – Sebanyak 13 perbekel atau kepala desa atau Kades di Kabupaten Bangli, Bali pada Rabu, 10 Maret 2021 dilantik.

Simak besaran gaji perbekel atau kepala desa di artikel ini.

Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta mengajak para perbekel untuk lebih responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.

Sedana Arta juga berharap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa mampu terintegrasi dengan pemerintah atasan.

Hal tersebut dikatakan Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta dalam sambutannya saat acara pelantikan 13 Perbekel, Rabu, 10 Maret 2021.

Acara yang berlangsung di Wantilan RSJ Bangli itu dihadiri oleh Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar, Ketua DPRD Bangli, Anggota Forkompinda Kabupaten Bangli, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangli, Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangli, serta OPD terkait dilingkungan Pemkab Bangli.

Baca juga: Lantik 13 Perbekel, Bupati Bangli Harap Pemerintah Desa Lebih Responsif dalam Melayani Masyarakat

Pada kesempatan itu, Sedana Arta mengungkapkan pelaksanaan pelantikan perbekel sangat berdekatan jaraknya dengan hajatan pelantikan Bupati Bangli.

Sehingga penyusunan perencanaan di desa akan berbarengan dengan penyusunan perencanaan di Kabupaten sebagai pimpinan daerah yang baru saja dilantik.

“Saat ini kami sedang menyusun agenda pembangunan di Kabupaten Bangli yang nantinya akan dituangkan dengan jelas dalam RPJMD Kabupaten Bangli.

Berbagai program yang tentunya akan berpihak pada masyarakat sedang kami susun bersama Bapak Wakil Bupati agar harapan masyarakat kepada pemerintah dapat terpenuhi,” jelasnya.

Baca juga: Perbekel dan Kelian Banjar Dinas Sudah Terima Vaksinasi Covid-19, Tabanan Tunggu Vaksin Tambahan

Sedana Arta menjelaskan, Nangun sat kerthi loka bali di Kabupaten Bangli melalui pola pembangunan semesta berencana merupakan Visi pembangunan Kabupaten Bangli dalam periode pemerintahannya.

Bangli Era Baru memiliki semangat pembangunan yang terpola, menyeluruh, terencana, terintegrasi dan terarah.

“Pada saat ini kita harus bergerak cepat, memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan yang ada, mampu dengan tepat menganalisa, serta menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tepat sasaran dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat,” ungkapnya.

Sedana Arta mengungkapkan, pihaknya telah meluncurkan program layanan pengaduan masyarakat 24 jam guna merespon dengan cepat hal-hal yang menjadi permasalahan dan hambatan di masyarakat.

Menurutnya, layanan tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat serta mampu menjadi sumber informasi yang utama bagi pemerintah daerah, dalam menjawab permasalahan yang ada.

“Karenanya kami berharap pemerintah desa juga bisa responsif dalam mengubah paradigma pelayanan kepada masyarakat.

Penggunaan teknologi informasi kedepan tidak bisa kita hindari, maka dari itu siapkan dari awal agar aparatur di desa mampu beradaptasi dengan baik,” tegasnya.

Baca juga: Bupati Giri Prasta Lantik 34 Perbekel, Komitmen Wujudkan Desa Berdikari dan Mandiri

Lebih lanjut pihaknya berharap apa yang menjadi arah pembangunan di Bangli, mampu menjadi dasar bagi pemerintah desa pada saat menyusun perencanaan desa, serta tertuang dalam RPJM Desa tahun 2021-2026.

Dengan demikian terjadi intergrasi dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Desa.

Dengan kemampuan keuangan dan kewenangan yang dimiliki oleh desa, imbuhnya, seharusnya pemerintah desa mampu ikut serta dalam menyukseskan program program pemerintah yang bersentuhan dengan masyarakat.

Adanya pendanaan didesa hendaknya membuat pemerintah desa mampu menjadikan desa sebagai desa yang maju, kreatif, inovatif dan memiliki daya saing.

Serta mampu memanfaatkan potensi yang ada diwilayahnya untuk dikembangkan dan di dayagunakan untuk kemajuan desa.

Baca juga: Meski Ada Gugatan pada Pilkel di Badung, Bupati Giri Prasta Tetap Akan Lakukan Pelantikan Perbekel

“Selamat atas terpilih dan dilantiknya para perbekel di 13 desa ini.

Selamat bertugas, dan mari jadikan momentum ini sebagai kebangkitan desa menuju desa yang maju, mandiri dan sejahtera tanpa meninggalkan jati dirinya.

Semoga dapat menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Kepada perbekel yang sudah purna tugas, kami ucapkan terima kasih atas dedikasi, loyalitas dan tanggungjawabnya dalam mengemban amanat dan menjalankan kewajibannya selama ini,” tandasnya.

Baca juga: Pemkot Denpasar Minta Agar Perbekel Atau Lurah Beritahu Lansia di Wilayahnya Untuk Vaksinasi 

Besaran Gaji Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa termaktub besaran gaji perangkat desa.

Dalam PP yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 28 Februari 2019 ini, pemerintah mengubah Pasal 81 menjadi sebagai berikut:

1. Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa).

2. Bupati/Wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan:

  • a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
  • b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
  • c. besaran penghasilan tetap Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp 2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

“Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa,” bunyi Pasal 81 ayat (3) PP ini seperti dilansir dari website kominfo.go.id.

Baca juga: Karangasem Anggarkan 33.7 Milliar Untuk Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa

Menurut Pasal 81A PP ini, penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

Dalam hal desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020.

Terkait perubahan Pasal 81 itu, maka Pasal 100 PP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah menjadi:

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

a. paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:

  1. Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa, dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  2. Pelaksanaan pembangunan desa;
  3. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
  4. Pemberdayaan masyarakat desa.

b. paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:

  1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
  2. Tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

2. Penghasilan belanja desa sebagaimana dimaksud di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

PP ini menegaskan, hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas (Pasal 81).

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 28 Februari 2019. (*)

Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Kambali
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved