Kuta Belum Ditetapkan Jadi Green Zone, Menparekraf: Will Be Next Buat Kita

Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin

TRIBUN BALI.COM, MANGUPURA - Pemerintah pusat membuat green zone atau zona hijau di Nusa Dua, Sanur dan Ubud sebagai persiapan membuka kembali pariwisata untuk wisatawan mancanegara (Wisman).

Lalu bagaimana dengan Kuta yang menjadi tujuan favorit bagi wisman?

Apakah akan dimasukkan kedalam green zone ditahap pertama ini?

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno meminta masyarakat Kuta untuk tetap semangat.

"Jadi tadi saya juga terlibat diskusi sama Pak Kadis (Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali). Saya minta disampaikan kepada masyarakat untuk tetap semangat, karena pantai Kuta ini tentunya adalah milik kita bersama. Kita pastikan dulu tiga zona yang Bapak Presiden tetapkan kemarin itu berjalan lancar," ujar Menparekraf Sandiaga Uno, Rabu 17 Maret 2021 di Pantai Kuta.

• Persiapkan Bali Kembali Terima Kunjungan Wisman, Negara-negara Dengan Kriteria Ini Diutamakan 

Dan saya sudah pasang badan istilahnya Pak Bupati, bahwa seandainya proof of konsep tahap pertama ini selesai, Kuta will be next buat kita.

"Tadi ada beberapa yang Bapak Gubernur juga sudah ajukan, tapi ini (Kuta) sangat-sangat prioritas untuk dimasukkan kepada proof of concept tahap kedua atau step two," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Putu Astawa menyampaikan tentunya nanti untuk green zone akan bertahap termasuk Kuta.

"Nanti pasti bertahap, ibaratnya seperti bayi baru lahir masa sudah harus lari ya. Jadi mulai dari merangkak dulu pada akhirnya bisa lari semua lah. Ini yang barangkali perlu dipahami karena sekali lagi ini urusan kesehatan," ujarnya. 

Pandangan pelaku pariwisata Bali

Kebijakan Free Covid Corridor (Zona Bebas Covid) di tiga wilayah yakni Sanur, Nusa Dua, dan Ubud mendapat kritikan dari pelaku pariwisata Bali.

Praktisi Pariwisata yang juga Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Legian, Wayan Puspa Negara mengatakan bahwa kebijakan tersebut menurutnya tidak adil bagi masyarakat.

Kebijakan itu sendiri menurut dia terlalu berpihak kepada para taipan pariwisata dan bukan masyarakat kecil.

“Kebijakan FCC (free covid corridor) pada 3 zona (Nusa Dua, Sanur & Ubud) adalah kebijakan yang tidak adil dan accomodation centris. ini sebuah kebijakan elitis/borjuis pariwisata yang sangat parsial,” kata dia saat dihubungi, Rabu 17 Maret 2021.

Baca juga: Diprediksi Pulih Juni-Juli, Uji Coba Buka Wisman Dimajukan Agustus, Tapi Bali Baru Dibuka Resmi 2022