Berita Bangli

Kinerja Bawahan Lebih Kompeten dari Pimpinan OPD, Dewan Bangli Usulkan Assessment Jabatan Pimpinan

Selaku Sekretaris Komisi I DPRD Bangli yang membidangi tentang kebepagawaian, Suamba menilai banyak pejabat yang bekerja tidak sesuai dengan kompetens

Penulis: Muhammad Fredey Mercury | Editor: Noviana Windri
Tribun Bali/Fredey Mercury
Sekretaris Komisi I DPRD Bangli, I Dewa Gede Suamba Adnyana 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bangli dinilai carut marut. Untuk memperbaiki kinerja ASN ini, pihak dewan menilai perlu dilakukan assessment atau evaluasi terhadap jabatan pimpinan. 

Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Bangli, I Dewa Gede Suamba Adnyana.

Selaku Sekretaris Komisi I DPRD Bangli yang membidangi tentang kebepagawaian, Suamba menilai banyak pejabat yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya. 

Bahkan, ungkapnya, ada pejabat bawahan yang lebih kompeten jika dibandingkan atasan atau pimpinannya.

"Tentunya akan ada ewuh-pakiwuh antara pimpinan dengan bawahannya. Hal ini juga yang menjadi penyebab tidak singkronnya antara atasan dan bawahan," ujarnya saat ditemui belum lama ini.

Baca juga: Dewan Bangli Targetkan Pembahasan 17 Ranperda Sepanjang Tahun 2021

Baca juga: Dewan Bangli Dukung Langkah Bupati Buat Perda Imbal Jasa Lingkungan

Oleh sebab itu pihaknya mengusulkan pada Bupati Bangli untuk dilakukan assessment terkait dengan jabatan.

Tujuannya agar pejabat yang ditempatkan sebagai kadis, sesuai dengan kompetensinya.

"Assessment inilah yang menentukan apakah mereka kompeten atau tidak di bidang tersebut. Dasar inilah yang mendorong kinerja birokrasi dan pelayanan menjadi lebih profesional. Mudah-mudahan usulan ini dikabulkan oleh Pak Bupati," ujarnya. 

Usulan assessment tersebut berkenaan dengan adanya usulan ranperda tentang perubahan kelembagaan.

Yang tujuannya, ujar Suamba, untuk merampingkan kelembagaan, serta menempatkan kelembagaan ini menjadi satu rumpun.

Sebab, kelembagaan yang ada saat ini dinilai kurang nyambung. 

Seperti bidang ketenagakerjaan yang digabung dengan Dinas koperasi.

Menurut Suamba, lebih tepat apabila ketenagakerjaan menjadi bagian dari Dinas Sosial.

Sementara koperasi, bergabung dengan Dinas Perdagangan.

"Termasuk UMKM nantinya juga ke Dinas Perdagangan, dan Transmigrasi ke Dinas Sosial," ujarnya saat ditemui belum lama ini. 

Baca juga: Dewan Bangli Berharap Penanggulangan Virus Corona Tak Sebatas Edukasi

Baca juga: Sampai Maret Kegiatan Besar Belum Berjalan, Dewan Bangli Nilai Kinerja Seluruh Perangkat OPD Lambat

Begitupun dengan Kesbangpol. Suamba tidak memungkiri jika keberadaan dinas ini penting.

Namun dengan beban kerja saat ini, ia menilai masih memungkinkan untuk digabung dengan Satpol PP. 

Sementara BPBD, Suamba mengatakan perlu ditingkatkan grade-nya serta dipimpin pejabat esselon II.

Dinas ini juga perlu digabung dengan Damkar, sehingga lebih nyambung berkaitan dengan penanganan kebencanaan.

"Sedangkan Dinas Perpustakaan, kita mungkin akan masukkan ke Dinas Pendidikan karena masih satu rumpun. Dengan demikian, seperti Dinas Koperasi dan Dinas Perpustakaan akan hilang," jelasnya. 

Oleh sebab itu, Suamba yang juga menjabat Wakil Ketua Bapemperda DPRD Bangli ini, mendukung adanya usulan ranperda tentang perubahan kelembagaan.

Serta berkomitmen untuk menjadwalkan pembahasannya pada masa sidang kedua, yakni April - Juni 2021.

Ikuti berita DPRD Bangli

Sumber: Tribun Bali
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved