Tak Sepakat dengan Demer, Komisi III DPRD Bali Minta Mega Proyek Pusat Kebudayaan Bali Jalan Terus

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Rencana mega proyek pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) yang difokuskan di bekas Galian C Desa Gunaksa Klungkung mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer.

Seperti diberitakan Tribun Bali sebelumnya, Demer menyebutkan bahwa pembangunan PKB terkesan menghambur-hamburkan anggaran yang rencananya akan dipinjam ke pemerintah pusat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Bahkan, Demer meminta agar megaproyek yang menghabiskan dana Rp 2,5 Triliun tersebut direvisi atau ditinjau kembali.

Terkait hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Bali yang juga membidangi infrastruktur, Anak Agung Adhi Ardhana alias Gung Adhi ikut menanggapi pernyataan Demer tersebut.

Baca juga: Temui Airlangga Bahas Pariwisata Bali Buka 20 Juli, Demer Sambut Baik Stimulus Rp 6 T Bagi UMKM Bali

Gung Adhi menegaskan bahwa pihaknya menolak adanya rencana penundaan pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) tersebut.

Ia juga mengatakan bahwa pembangunan kawasan PKB telah melalui proses peletakan batu pertama, yang mana pembangunannya diawali dari penataan alur sungai Tukad Unda.

Dengan demikian, menurutnya tidak ada alasan untuk menunda meskipun saat ini Bali sedang dilanda kondisi pandemi Covid-19.

Pihaknya juga menjelaskan jika rencana pembangunan tersebut sudah mendapat kesepakatan seluruh fraksi di DPRD Bali melalui tata administrasi kepemerintahan yang benar.

Sehingga, tidak asal-asalan dalam merancang ataupun merencanakan, termasuk dengan pembahasannya.

Selain itu, pembangunan PKB sejatinya merupakan salah satu program infrastruktur yang akan dibangun di Bali.

Menurut dia dengan adanya pembangunan PKB, paling tidak bisa menghadirkan likuiditas dan perputaran ekonomi di masyarakat.

“Hampir seluruh kabupaten kota di seluruh Bali terdapat proyek-proyek nasional maupun provinsi besar yang sudah berjalan dan akan berjalan, tidak lepas dari perencanaan pembangunan Bali yang berimbang, merata dan berkeadilan,” terangnya

Pihaknya juga mengungkapkan bahwa pembangunan yang harus dilakukan secara berimbang, merata dan berkeadilan baik secara ekonomi, keagamaan, perhubungan, pengairan dan seterusnya.

Akan tetapi, harus diperhatikan pentingnya pembangunan adalah potensi dari setiap daerah.

Baca juga: Kritisi Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Beri Saran Begini

Pasalnya, setiap kabupaten/kota memiliki potensi budaya yang variatif.