Komisi IV DPR RI Minta Pemprov Bali Berikan Pendampingan Pasca Panen kepada Para Petani

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Di Tengah pandemi Covid-19 saat ini, sektor pertanian menjadi pilihan bagi masyarakat Bali yang terdampak akibat lesunya sektor pariwisata.

Akan tetapi, hal tersebut berbanding terbalik dengan dukungan dari Pemerintah.

Hal ini terbukti dengan minimnya anggaran yang digelontorkan untuk sektor pertanian di Bali, yakni sejumlah Rp 5 miliar.

Padahal, jika sektor pertanian di Bali dimaksimalkan, tentunya bisa menjadi penopang selain sektor pariwisata.

Baca juga: Petani di Bali Kini Makin Banyak Budidaya Porang, Punya Duit Lebih Sampai Sewa Lahan

Bahkan, bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota Komisi IV DPR RI AA Bagus Adhi Mahendra Putra saat dikonfirmasi menyatakan, seharusnya pemerintah bisa memberikan anggaran yang lebih disektor pertanian.

“Seyogyanya, pertanian ini kan terbesar nomor tiga. Karena urusan pangan adalah urusan hidup dan penghidupan,” katanya di sela-sela Rakerda Golkar Bali, Sabtu 10 April 2021.

Seperti yang dilakukan oleh DPR RI, setidaknya alokasi anggaran untuk pemberdayaan petani mencapai Rp 14-20 miliar per tahunnya.

Akan tetapi, dibandingkan dengan jumlah petani dan luas wilayahnya, angka tersebut tergolong sangat kecil.

“Ini sangat kecil sekali,” tandasnya.

Menurutnya, pemerintah baik itu pusat maupun daerah harus bisa memberikan pendampingan dan menunjukan keberpihakan kepada para petani.

Banyak cara untuk melakukan pendampingan, mulai dari finansial yang memadai, SDM, dan teknologi.

“Bangsa kita dalam Orde Baru dikenal sebagai ‘Macan Asia’. Bukan karena pertahanannya, tapi dalam Ketahanan Pangannya saat itu. Ke depan, mari senantiasa berpihak pada pertanian ini,” pintanya.

Gus Adhi menilai, saat ini pendampingan lebih pada budidaya.

Baca juga: Serapan KUR untuk Petani dan Peternak Kecil di Denpasar Bali Masih Rendah

Padahal, para petani sudah ahli dan kompeten dalam budidaya.

Sehingga, kurang ada perhatian dan pendampingan pasca panen atau hilir.

“Karena tingkat pendapatan masyarakat atau nilai pertanian itu ada di hilir. Ini penting sekali,” tegas dia.

Bali yang menjadi daerah pariwisata, seharusnya bukan hanya berfokus pada tingkat kunjungan wisatawan saja.

Melainkan juga pemasaran hasil pertanian hingga ke mancanegara, dan secara tidak langsung akan mengangkat citra Bali dalam hal ketahanan pangan.

“Pariwisata ini harus betul-betul kita angkat. Dengan Bali menjadi daerah pariwisata, maka kita bisa dengan mudah memasarkan pertanian itu,” ujarnya lagi.

Memang selama ini kendala yang terjadi di Bali adalah serapan hasil pertanian.

Gus Adhi menyebutkan, dalam sektor pertanian adalah kriteria yang harus dipenuhi. Yakni Kondisi Kontinuitas, dan Kuantitas (3K).

“Ini yang sulit untuk dimunculkan oleh petani-petani Bali kita,” jelasnya.

Sedangkan perhotelan sangat memerlukan kriteria 3K tersebut.

Baca juga: Dewan Bali Minta Petani Tak Khawatirkan Kebijakan Impor Beras

Maka dari itu, sangat penting pendampingan dari Pemerintah untuk memenuhi ketiga aspek tersebut.

“Kalau 3K ini bisa dipenuhi dengan baik, saya yakin perusahaan atau restoran, ketimbang dia membeli dari tempat lain yang jauh, lebih baik ditempat yang dekat. Apalagi dia mengetahui petani itu,” tutur politisi Golkar ini. (*)

Artikel lainnya di Berita Bali