Diguncang Isu Muktamar Luar Biasa, PKB Bali Tegaskan Tak Terpengaruh

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diguncang prahara.

Pasalnya, ratusan kader partai warisan Mantan Presiden KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tersebut mendesak diadakannya Muktamar Luar Biasa (MLB).

Mereka menilai Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Gus AMI ditengarai banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

Bahkan, kabarnya ada ratusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang ingin mendongkel kepemimpinan Gus AMI dari kursi ketua umum.

• Junjung Pluralisme Gus Dur, PKB Bali Optimis Tatap Pemilu 2024, Ini Targetnya

Mengenai kabar tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Bali, H. Bambang Sutiyono alias Bang Yono membantah adanya isu Muktamar Luar Biasa (MLB) di tubuh partainya tersebut.

Bahkan, ia mengaku bahwa jajaran kader maupun simpatisan PKB Bali tidak terpengaruh isu tersebut dan tetap tunduk serta patuh kepada kepemimpinan Gus AMI.

“Nggak ada itu, kami di Bali tetap tunduk dan patuh serta loyal kepada ketum. InsyaAllah, Astungkara, Bali akan baik. karena ketika muswil kemarin saya dipilih secara aklamasi dan teman-teman percaya kepada saya. Jadi kami tak mendukung Kongres Luar Biasa,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu 14 April 2021.

Bang Yono sendiri menyebut bahwa pihaknya juga sempat mendengar isu tersebut.

• Tegaskan Tetap Kompak, PKB Bali Siap Usung Gus AMI Menjadi Capres 2024

Hanya saja, menurut dia isu menyeruak saat adanya ketidakpuasan sejumlah pihak terhadap hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) serentak dan Musyawarah Cabang (Muscab) serentak di beberapa daerah yang digelar beberapa waktu lalu.

"Kemudian 6 Maret 2021 itu ada Musyawarah Cabang serentak. Ini lah ternyata mau ikut-ikut yang tidak terpilih itu ingin coba-coba seperti partai yang satu itu. Katanya.

Saat itu, pihak-pihak yang tidak terpilih dalam ajang suksesi kepemimpinan di tingkat daerah tersebut kecewa dan membuat manuver-manuver politik yang menurutnya basi.

"Kesimpulannya, itu orang-orang yang tidak tepilih, mau pakai momentum. Dan kesimpulan terakhir, kemarin (kasus Partai Demokrat) pemerintah kan juga bicara apa adanya, toh untuk sementara mengakui Partai Demokrat pimpinan Pak AHY. Hal ini tentu PKB dengan kejadian itu akan menjadi ringan, tidak gampang melakukan suatu perubahan," imbuhnya.

• Semua Seniman Perwakilan Badung yang Mengikuti PKB Diwajibkan Vaksin Covid-19

Oleh sebab itu, menurut dia, DPP PKB juga telah turun ke daerah untuk meredakan isu tersebut.

Dalam arahannya, DPP meminta seluruh kader dan pengurus jika merasa tidak puas dengan hasil tersebut untuk melapor ke Jakarta.

"Sehingga di Akpolbang (Akademi Politik Kebangsaan) kemarin, setiap kabupaten/kota itu kalau ada ketidakpuasan, langsung saja untuk menghubungi DPP. Itu harapan, arahan dari Jakarta. Saya menjawab, Bali InsyaAllah, Astungkara akan baik apa adanya," ungkapnya.

Di sisi lain, Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

"Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin 12 April 2021.

• Temui Para Perantau Nusantara, PKB Bali Tegaskan Komitmen Sebagai Partai yang Terbuka

Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum. Sehingga AD/ART partai diubah.

Satu di antaranya DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC. Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.

"Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC. Ketua DPC dipilih oleh Ketua PAC. Tetapi di dalam perzaliman Muhaimin, mengobrak-abrik AD/ART. Pemilihan Ketua wilayah harus diusulkan oleh masing-masing Ketua DPC, lalu dikirim ke DPP, DPP yang menentukan ini ketua," ujar Andi.

Pada realitasnya, ucap Andi, tidak sesuai AD/ART. Ketua DPW tidak pernah diusulkan oleh DPC, justru langsung ditetapkan oleh DPP.

• Kembali Gelar Safari Politik ke Ormas Islam, PKB Ajak Umat Islam Bali Bangun Bali

Karenanya, lanjut dia, demokrasi di PKB sesuai keinginan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mulai luntur.

"Sangat kelihatan keinginan PKB saat didirikan oleh Gus Dur sudah hilang. Tidak ada lagi pengkaderan. Tidak ada lagi pemilihan ketua berdasarkan aspirasi dari bawah tapi semua ditentukan DPP," terangnya.

Hal ini, menurut Andi, yang membuat sekira seratusan DPC ingin diselenggarakannya MLB.

Di Sulawesi Selatan, lanjut dia, sudah mencapai 12 DPC yang berkeinginan MLB. Total saat ini, di seluruh Indonesia, terdapat 113 DPC dan 10 DPW.

"Kita ingin menyelamatkan PKB. Cak Imin ibarat tuhan yang menentukan semua, tidak mendengarkan aspirasi dari arus bawah," ucap Andi.

• Gelar Safari Politik Temui Gubernur Koster, PKB Sampaikan Ini ke Pemprov Bali

Andi menyebut sudah ada komunikasi dengan petinggi PKB di tingkat pusat untuk MLB tersebut.

"Sudah berjalan dengan orang DPP. DPP menyarankan kalau menurut saudara tidak sesuai kebatinan pendiri PKB silakan. Mereka memberikan jalan. Tergantung bagaimana PAC, DPC," sambungnya. (*)