Berita Denpasar

Tilang ETLE Siap Jalan di Denpasar, Mulai Pasang di Empat Titik, Rencananya Diresmikan Kapolri

Polda Bali mulai memasang perangkat tilang elektronik atau ETLE di ruas lalu lintas wilayah Kota Denpasar

Tribun Bali/Adrian Amurwonegoro
Pemasangan perangkat ETLE di Simpang Buagan, Denpasar, Bali, pada Sabtu 17 April 2021 malam - Tilang ETLE Siap Jalan di Denpasar, Mulai Pasang di Empat Titik, Rencananya Diresmikan Kapolri 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Polda Bali mulai memasang perangkat tilang elektronik atau ETLE ( Electronic Traffic Law Enforcement) di ruas lalu lintas wilayah Kota Denpasar, Bali, sejak Sabtu 17 April 2021 malam.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Bali, Kombes Pol, Indra menerangkan, pemasangan perangkat ETLE mulai dilakukan di Simpang Buagan, Jalan Teuku Umar - Jalan Imam Bonjol.

"Benar persiapan sedang berlangsung. Ini baru dipasang perangkatnya tadi malam, kameranya. Lagi dites ini, satu titik di Simpang Buagan. Untuk meng-capture (menangkap gambar) plat nomor kendaraan sudah bisa, tapi masih ada proses lainnya. Ya disinkronkan supaya terintegrasi dengan Samsat, sehingga plat nomor yang ter-capture bisa terdata langsung," kata Indra kepada Tribun Bali melalui sambungan telepon, Minggu 18 April 2021.

Menurut rencana, peresmian ETLE di wilayah kerja Polda Bali bakal dilaksanakan pada akhir April atau bulan Mei 2021 mendatang oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Baca juga: Soal Tilang Elektronik, Ketua MTI Bali:ETLE Tak Hanya Jadi Law Enforcement Tapi Learning Enforcement

Baca juga: Siap-siap, Polda Bali Mulai Pasang Perangkat Tilang Elektronik ETLE di Denpasar

Baca juga: Segera Bayar Denda Tilang ETLE Nasional Sebelum STNK Anda Diblokir, Begini Caranya 

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Bali memang mengupayakan agar Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dapat mulai diberlakukan di Pulau Bali pada tahun 2021 ini.

Dalam sistem E-TLE, jenis pelanggaran lalu lintas yang ditindak diidentifikasi melalui Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Kemudian surat penilangan dikirim melalui pos ke alamat pemilik kendaraan yang tertera dan wajib dilakukan konfirmasi untuk verifikasi oleh petugas.

Nantinya dalam lampiran surat konfirmasi bakal tertera identitas kendaraan bermotor, meliputi nomor polisi, jenis kendaraan, merek/tipe, STNK atas nama, Samsat penerbit, masa berlaku STNK, dan nomor rangka nomor mesin.

Dengan demikian, terdapat sejumlah item yang diidentifikasi, serta ditambah foto pelanggaran yang dilakukan, lengkap dengan hari dan waktu kejadian.

Dengan perangkat ETLE yang berupa CCTV ini bisa diambil bukti pelanggaran yang valid dan akurat, dan hasil tangkapan kamera (capture) tersebut keluar sebagai bukti tilang bagi yang tertangkap melanggar.

Jenis Pelanggaran

Kombes Pol Indra menjelaskan, ada 10 jenis pelanggaran lalu lintas yang ditindak, terutama pelanggaran kasat mata ketidaktaatan tata tertib lalu lintas.

Antara lain melanggar rambu, termasuk pelanggaran potensial kecelakaan (laka), tidak menggunakan helm, menggunakan handphone saat berkendara, tidak menggunakan seat belt (sabuk pengaman), menyerobot lalu lintas dengan kecepatan tinggi, tanpa menggunakan kelengkapan bermotor, masa berlaku STNK mati, hingga pajak.

"Ada 10 pelanggaran yang bisa tertangkap oleh ETLE. Misalnya, nomor polisi (nopol) habis masa berlakunya dan belum perpanjangan pajak, mengemudikan tidak tertib, kecepatan terlampau tinggi, tidak menggunakan helm, menggunakan handphone dan lain sebagainya," jelas dia.

Polda Bali berencana menerapkan ETLE secara bertahap yang dimulai dari 4 titik-titik awal di jalanan protokol Kota Denpasar.

"Kamera perangkat ETLE ini akan menangkap langsung pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan dan denda tilang dikirimkan sesuai alamat yang bersangkutan yang tertera pada nomor kendaraan. Kita nanti uji coba dulu 4 titik," ujar dia.

Nanti akan dituliskan, misal, melakukan pelanggaran marka jalan, pelanggar dapat dikenakan hukuman atau denda sebagaimana tertulis dalam pasal 287 (1) UU No.22 Tahun 2009.

Ditambahkan Indra, bahwa Polda Bali juga bakal berkoordinasi dengan dealer dan showroom kendaraan agar dalam transaksi jual beli kendaraan diwajibkan langsung memproses balik nama.

Sebab, jika kedapatan terduga pelanggar bukan atas nama pribadi, maka beresiko akan menerima pemblokiran nomor polisi sehingga tidak bisa melakukan pajak ulang sebelum dibalik nama.

Mekanisme yang sesuai dengan Peraturan Kapolri no. 5 Tahun 2012 pasal 115 ayat (3) adalah, kendaraan dapat diblokir dalam rangka penegakan hukum pelanggaran lalu lintas.

"Kita akan koordinasi dengan showroom untuk jual beli kendaraan bekas harus langsung diproses balik nama. Dibantu oleh pihak showroom yang mengurus, sehingga orang dapat kendaraan langsung atas nama dia sendiri. Sebab, lampiran tilang dikirimkan sesuai dengan STNK. Jika tidak maka nomor kendaraan akan dilakukan pemblokiran, karena terkoneksi dengan Samsat dan Catatan Sipil," tegasnya.

Menurut dia, penerapan ETLE sangatlah efektif dan bermanfaat bagi banyak pihak, termasuk salah satunya mendeteksi jejak pelaku kejahatan.

"Ke depan fungsi ETLE sangat besar. Seperti mendeteksi orang, pelaku tabrak lari, pelaku kejahatan. Oleh karena itu, kita mengharapkan dukungan pemerintah daerah, karena ada dampak positif untuk daerah termasuk untuk PAD," kata Dirlantas.

Kombes Pol Indra mengimbau kepada seluruh masyarakat agar mematuhi aturan berlalu lintas dan mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan.

Ke depan, kepolisian bakal terus melakukan evaluasi terhadap program E-TLE.

Pihaknya meyakini dengan diterapkannya E-TLE perilaku pengguna jalan dalam berlalulintas akan menjadi lebih tertib.

Sebab, mereka merasa diawasi melalui kamera pengintai atau CCTV (Closed Circuit Television).

“Nanti kan bisa menimbulkan efek jera kepada pelanggar kalau dia mau melanggar terus,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Bali Brigjen. Pol. Drs. I Ketut Suardana, M.Si, mengatakan sistem ETLE adalah salah-satu program prioritas Kapolri.

Sistem ETLE di era 4.0 dirasa sangat penting. Di samping sebagai program prioritas Kapolri juga untuk mengikuti perkembangan zaman dalam memanfaatkan teknologi.

“Apabila program ETLE dapat berjalan dengan optimal tentu diharapkan mampu untuk mengurangi adanya potensi penyimpangan di lapangan baik yang dipicu oleh pelanggaran maupun petugas di lapangan, yang mungkin kedua belah pihak berupaya untuk melakukan tindakan transaksional,” terang Wakapolda Bali.

Untuk membangun sistem ETLE ini, kata Suardana, tentu Polri tidak bisa bergerak sendiri, perlu adanya sinergitas antara para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait demi meningkatkan kualitas penggunaannya, mengingat sistem ini memerlukan sarana & prasarana (sarpras) serta anggaran yang tidak sedikit.

Brigjen Pol. Drs. I Ketut Suardana, M.Si, juga mengatakan, penggunaan handphone dan tak pakai helm masih menjadi dua permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus. (*).

Kumpulan Artikel Denpasar

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved