Pemkot Denpasar Belajar Data Kependudukan Berbasis NIK ke Surabaya, Ini Tujuannya

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemkot Denpasar kini tengah memtangkan program 1 keluarga 1 sarjana untuk warga kurang mampu.

Salah satunya adalah antisipasi agar penerima program ini tak salah sasaran.

Untuk itu, Pemkot Denpasar pun belajar ke Surabaya terkait pengelolaan data kependudukan berbasis NIK.

Baca juga: PREDIKSI PBB Naik 10 Kali Lipat di Bali, Masyarakat Tak Mampu Bayar Bakal Jual Aset

"Sekarang sudah melalui Pak Sekda koordinasi dan bekerjasama belajar ke Surabaya angka kependudukan berbasis NIK," kata Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara.

Jaya Negara pun meminta ke pusat agar Denpasar bisa mengelola data kependudukan sendiri berbasis NIK.

"Kita minta ke pusat agar kita bisa mengulang, karena jangan sampai kita salah sasaran," paparnya.

Baca juga: Kunci Jawaban IPAS Kelas 6 Halaman 91 92, Kurikulum Merdeka: Memilih Tanggapan

Selain itu, pihaknya mengaku sudah ada satu kampus swasta yang akan beraudiensi untuk menjadi bapak angkat program ini.

Nantinya berdasarkan audiensi tersebut, pihaknya juga akan mengundang kampus lainnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswati mengatakan program 1 KK 1 sarjana ini nantinya juga harus dikawal dan dipastikan agar setelah tamat bisa memperoleh pekerjaan. 

Sehingga, bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat dan bisa memberikan kesejahteraan bagi keluarga sesuai tujuan dari program tersebut. 

Disamping itu, pihaknya juga menekankan calon penerima bantuan akan dipastikan kemauam dan komitmen dalam menyelesaikan pendidikan. 

Jangan sampai putus di tengah jalan terlebih sampai terlibat dengan perbuatan negatif seperti narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya. 

Sehingga program ini harus terintegrasi antara Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja. 

"Dinas Sosial yang memberi data, Dinas Pendidikan menggeluarkan anggaran dan Dinas Tenaga Kerja bertugas mencarikan pekerjaan. Sehingga program ini benar-benar tepat dan tidak percuma ada dana rakyat yang dikeluarkan kalau sampai nantinya tamat malah tidak bekerja," terangnya. (*)