Myanmar

Obama Sedih Melihat Kekerasan di Myanmar yang Kian Memilukan

Barack Obama yang turut mempromosikan perubahan demokrasi Myanmar saat menjabat presiden, menyampaikan kegundahannya itu Senin 26 April 2021.

Editor: DionDBPutra
Rizal Bomantama/Tribunnews.com
Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama memberi salam kepada peserta Kongres Diaspora Indonesia keempat di Kota Kasablanka Main Hall, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu 1 Juli 2017. 

TRIBUN-BALI.COM, WASHINGTON DC - Kekerasan junta militer Myanmar terhadap warga sipil membuat Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama sedih.

Obama pun terkejut dengan kekerasan yang kian memilukan sejak militer merebut kembali tampuk kekuasaan di negeri itu melalui kudeta 1 Februari 2021.

Barack Obama yang turut mempromosikan perubahan demokrasi Myanmar saat menjabat presiden, menyampaikan kegundahannya itu pada Senin 26 April 2021.

Melansir kantor berita Reuters, dalam pernyataan tak lazim diberikan setelah melepas kekuasaannya, Obama mendukung upaya pemerintahan Biden, dan negara-negara yang berpikiran sama untuk membebankan “biaya” kerusakan demokrasi Myanmar kepada para jenderal.

Baca juga: Jokowi Desak Junta Myanmar Setop Kekerasan, Jenderal Min Akan Penuhi Permintaan Pemimpin ASEAN

Baca juga: Jutaan Warga Myanmar Terancam Kelaparan, Jumlah Orang Miskin Meningkat Pesat

"Upaya militer yang tidak sah dan brutal untuk memaksakan kehendaknya setelah satu dekade kebebasan, jelas tidak akan pernah diterima oleh rakyat dan tidak boleh diterima oleh dunia secara luas," tegas Obama dalam unggahannya di Twitter.

"Tetangga Myanmar harus mengakui bahwa rezim pembunuh yang ditolak oleh rakyat hanya akan membawa ketidakstabilan yang lebih besar, krisis kemanusiaan, dan risiko negara gagal," tambahnya.

Barack Obama mendesak mereka yang berada di Myanmar mencari masa depan demokratis untuk "terus menjalin solidaritas antar kelompok etnis dan agama."

"Ini adalah masa-masa kelam, tetapi saya tersentuh oleh persatuan, ketangguhan, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang ditunjukkan oleh begitu banyak orang Burma. Itu menawarkan harapan untuk masa depan yang bisa dimiliki Myanmar melalui para pemimpin yang menghormati keinginan rakyat," kata mantan presiden itu.

Kelompok pemantau aktivis mengatakan lebih dari 750 orang telah tewas sejak para jenderal menanggapi mereka yang memprotes kudeta 1 Februari lalu, dengan kekuatan mematikan.

Myanmar mengalami kemunduran dalam demokrasi. Berubah lekas dari harapan yang tinggi satu dekade lalu tatkala militer memulai transisi menuju demokrasi.

Kemudian, para jenderal membebaskan pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi dan mengizinkannya mencalonkan diri serta membuka tender energi dan telekomunikasi kepada perusahaan asing.

Presiden Obama ketika itu menanggapi perkembangan tersebut dengan mencabut embargo perdagangan dan sebagian besar sanksi bagi Myanmar.

Tindakan yang menurut beberapa pejabat AS saat itu, terlalu dini. Banyak sanksi dari AS telah diberlakukan kembali sejak kudeta.

Kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik mengatakan 3.431 orang telah ditahan karena menentang kudeta, termasuk Suu Kyi, yang menghadapi dakwaan yang dapat membuatnya dipenjara selama 14 tahun.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved