THR PNS Dibayar Pekan Ini, Tinggal Tunggu Pergub Bali

Ari Sudarta, salah satunya. Ia mengaku memaklumi keputusan pemerintah tersebut.

Apalagi, menurut pria yang menjabat Koordinator Humas Sekretariat DPRD Provinsi Bali ini, saat ini pemerintah sedang memfokuskan diri untuk melawan Covid-19.

“Kalau saya kanggoin aja. Ini kan masih masa pandemi. Saya sih bisa paham pemerintah lebih berfokus menangani itu,” ujar dia saat ditemui di ruang Humas DPRD Bali, Rabu.

Pun begitu, ia masih berharap agar pemerintah bisa melengkapi THR dengan berbagai komponen tunjangannya seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Sebenarnya kalau bisa sih dilengkapi seperti dulu, tapi ya itu kan sekedar harapan aja,” paparnya.

Saat disinggung mengenai dirinya sudah mendapatkan THR keagamaan, pria yang murah senyum ini mengaku belum menerimanya.

Ia mendapatkan informasi, THR para PNS di lingkungan Pemprov Bali sedang dalam proses pencairan.

Di sisi lain, seorang PNS di lingkungan Pemprov Bali lainnya yang tidak mau diungkap namanya mengaku kecewa lantaran dari awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan pembayaran THR penuh tahun ini.

"Saya merasakan kekecewaan mengenai keputusan pemerintah memangkas komponen tukin pada THR PNS, berbeda dengan tahun lalu. Alasannya, karena sudah banyak diberitakan sejak awal, bahwa THR akan memasukkan komponen tunjangan kinerja," ujar pria yang bekerja di salah satu dinas tersebut.

Ia menyayangkan keputusan pemangkasan tukin baru diberitahukan mendekati Lebaran, hampir bersamaan dengan waktu pencairan THR.

"Lain halnya dengan tahun lalu yang memang sedari awal telah diinformasikan ada pemangkasan komponen tukin dari THR yang diberikan, sehingga kami lebih mengerti dan menerima secara lapang dada keputusan tersebut," imbuhnya.

Baca juga: Selama 20 hari Bentuk posko Pengaduan THR, Disperinaker Badung Akui Baru Terima Satu Aduan

Hanya saja, ia mengatakan tetap bersyukur dengan pemberian THR tersebut.

"Alasannya, bukan karena tidak mau membelanjakan uang tersebut, maka saya berpikir lebih baik memperbanyak saving (simpanan) untuk mengantisipasi dampak pandemi yang sama-sama kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan alasan pemerintah mengambil keputusan yang sama seperti 2020 karena masih mempertimbangkan penanganan Covid-19 yang membutuhkan dana besar.

Terlebih, banyak masyarakat umum yang masih membutuhkan bantuan negara.