Breaking News:

Sponsored Content

Dalam Penyusunan & Penyesuaian Produk Hukum Daerah, Bupati Badung Minta OPD Kedepankan Gotong Royong

"Undang-Undang omnibus law ini merupakan gabungan dari beberapa undang-undang yang dijadikan satu.

Tribun Bali/I Komang Agus Aryanta
Bupati Giri Prasta saat memberikan pengarahan kepada Tim Koordinasi Percepatan Penyusunan Produk Hukum Daerah di Puspem Badung, Senin (10/5/2021). 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi aturan-aturan pemerintah daerah terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selalu mengedepankan gotong royong dengan berpegang pada urgensi dan prioritas dalam melakukan penyusunan dan penyesuaian produk hukum daerah.

"Undang-Undang omnibus law ini merupakan gabungan dari beberapa undang-undang yang dijadikan satu.

Saya mau kita harus gotong royong, sekarang sudah ada produk hukum berupa UU, Perpres dan PP.

Selanjutnya bagaimana kita Pemkab Badung harus membuat Perda dan Perbup-nya.

Baca juga: THR PNS Pemkab Badung Hingga Kini Belum Cair, Padahal BPKAD Targetkan Hari Ini

Saya mau OPD menunjukkan PPNSB, dimana satu persoalan kita selesaikan secara gotong royong yang dikoordinir Litbang," ujar Giri Prasta saat memberikan pengarahan kepada Tim Koordinasi Percepatan Penyusunan Produk Hukum Daerah bertempat di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Senin 10 Mei 2021.

Masuk pada substansi 11 produk hukum yang akan disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, menurut Bupati Giri Prasta kondisi  ini sudah barang tentu memerlukan naskah akademik.

Untuk itulah dibutuhkan kerja dan semangat tim harus sama sehingga tugas bisa diselesaikan dengan baik.

"Kami percaya sepenuhnya bapak/ibu paham betul dengan ini. Sederhananya bapak ibu sebagai pejabat negara di Pemda Badung bagaimana yang sulit dipermudah, jangan sebaliknya.

Kalau sudah kita memiliki pola pikir seperti itu, tentu kita akan bekerja dengan tulus dan menjalankan tupoksi dengan penuh tanggung jawab," tegasnya.

Sedangkan yang berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dijelaskan Giri Prasta ketika ada yang melanggar, akan berikan sanksi progresif seperti yang diberlakukan pada pajak kendaraan bermotor.

Halaman
12
Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved