20 Ribuan Orang Berebut Tempat, Pemprov Bali Buka 1.191 Formasi CPNS dan PPPK

Terkait tahapannya, Komang Susana mengaku masih menunggu kepastian dari pusat.

Demikian halnya untuk formasi guru melalui PPPK, nanti ketentuannya diatur Kemendikbud dan akan dijelaskan secara lengkap saat pengumuman formasi.

Baca juga: Pemprov Bali Total Buka 1.191 Formasi CPNS dan PPPK Tahun 2021, Mayoritas Guru

Sementara itu, Pemkab Tabanan mendapat jatah formasi PPPK sebanyak 1.615 orang tahun ini.

Jumlah tersebut berkurang lima orang dari total pengajuan ke KemenPANRB sebelumnya yakni 1.620 orang.

Jumlah tersebut didominasi dengan jumlah formasi guru dan sebagian non guru.

Saat ini, pihak Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sedang mengajukan jumlah formasi, khususnya non guru ke Bupati Tabanan untuk segera ditindaklanjuti.

Sebab, nantinya akan dibiayai daerah. Menurut data yang diperoleh dari BKPSDM Tabanan, jumlah 1.615 formasi rinciannya adalah 1.485 formasi guru dan 130 dari formasi non guru.

"Usulan formasi kita telah disetujui dari pusat dan mendapat jatah 1.615 orang untuk PPPK. Itu terdiri dari formasi guru dan non guru," kata Kabid Formasi dan Pelayanan BKPSDM Tabanan, I Ketut Putera.

Ketut Putera menyebutkan, total 1.615 formasi PPPK yang diperoleh.

Rinciannya 1.485 untuk formasi guru dan 130 formasi non guru.

Untuk non guru ini kembali dibagi lagi yakni 79 Tenaga Kesehatan dan 61 Tenaga Teknis lainnya.

Disinggung mengenai 130 formasi yang sedang diajukan ke Bupati Tabanan, Putera menyatakan saat ini masih menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketut Putera juga menyatakan, mengenai pendaftaran PPPK serta proses rekrutmen tersebut masih menunggu keputusan pusat.

"Yang jelas secara umum mereka yang berhak ikut seleksi PPPK adalah bagi pelamar yang sudah masuk data dapodik (data pokok pendidik). Untuk pengumuman lebih jelas akan kami sampaikan ketika pendaftaran resmi telah dibuka," tandasnya.

Baca juga: 9 Trik dan Tips Agar Peluang Lolos CPNS 2021 Terbuka Lebar, Bisa Dipelajari dari Sekarang

Jangan Tertipu Calo

DALAM waktu dekat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 akan dibuka.

Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali yang membuka formasi sebanyak 82 formasi CPNS dan 1.109 formasi PPPK yang akan ditempatkan di Provinsi Bali.

Mengenai hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Bali, Nyoman Adnyana meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan adanya calo atau joki yang menjanjikan lolos sebagai CPNS atau PPPK dengan mudah.

"Jangan mudah percaya lah sama yang begitu-begitu," kata dia saat dikonfirmasi, Kamis 20 Mei 2021.

Sebab dalam seleksi tersebut dilakukan secara transparan, bahkan nilai tes yang menggunakan komputer langsung dapat dilihat setelah keluar dari ruangan ujian.

"Nggak ada lagi yang percaya dengan calo. Kalau ada (calo) harus ditindak. Harus ditangkap. Apalagi sampai menipu. Nggak ada gitu-gitu sekarang karena sudah terbuka semua. Kuncinya pakai kemauan dan kemampuan sendiri. Nilai langsung diumumkan hari itu. Nggak perlu cari orang lain. Yang perlu hanya kita saja dilatih belajar menyelesaikan soal-soal," tegasnya.

Ditambahkannya, masyarakat jangan percaya dengan calo, sebab sudah sering terjadi penipuan. Terlebih ada kejadian lama, ada yang kena tipu hingga SK palsu.

Baca juga: Formasi CPNS Sudah Turun, Denpasar Dapat 123 Formasi CPNS dan 1.169 Formasi PPPK

"Kalau SK kan harus dicek semua. Lembaga mana yang ngeluarin, tahun, tanggal, dan nomornya. Percaya calo itu cara-cara kolot sebetulnya. Kita harus cerdas sekarang. Apalagi zaman serba digital," imbuh Adnyana.

Khusus untuk penerimaan PPPK sendiri, ia juga mengatakan, hal tersebut dibuka pemerintah sebagai wujud kepedulian kepada para tenaga kontrak maupun honorer yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara.

"Mereka kan dari dulu sudah diusulin, agar nasibnya yang tidak jelas ini diprioritaskan. Mereka kan kontrak atau honor kurang lebih dari 3 tahun, diprioritaskan yang harus diterima. Namun tetap dengan tes juga," paparnya.

Politikus PDI Perjuangan ini berharap melalui seleksi PPPK ini para tenaga honorer K2 dapat memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk mengubah nasibnya yang selama ini terkatung-katung.

"Jadi astungkara itu kita usulin dari dulu. Kami ingin menyelesaikan persoalan itu. Kalau tidak jelas, kan terkatung-katung nasib mereka. Maka ini harus ada kejelasan. Dikasih kesempatan supaya digunakan dan dipakai sebaik-baiknya," tegasnya. (gil/mit/mpa)

Kumpulan Artikel Bali