20 Ribuan Orang Berebut Tempat, Pemprov Bali Buka 1.191 Formasi CPNS dan PPPK

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali akan membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk alokasi penerimaan tahun 2021.

Formasi tersebut terdiri dari 82 CPNS dan 1.109 PPPK yang akan ditempatkan di Provinsi Bali.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Ketut Lihadnyana mengatakan, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) alokasi CPNS dan PPPK sebanyak 1.191 formasi.

“Untuk CPNS 2021 ini kita mendapatkan formasi P3K khusus guru ya, itu 1.109 dari 1.200 yang kita usulkan,” katanya saat ditemui di kantornya, Kamis 20 Mei 2021.

Baca juga: Terkait Kendala Anggaran untuk Rekrutmen CPNS 2021, Pemkab Buleleng Akan Bersurat ke DPRD

Lihadnyana mengungkapkan, pihaknya memperkirakan 20 ribu orang nantinya bakal mengikuti seleksi tersebut.

“Saya memprediksi peserta dua kali lipat. Saya perkirakan sekitar hampir 20 ribuan,” ungkapnya.

Khusus untuk CPNS, Lihadnyana menjelaskan, pihaknya mayoritas mencari jabatan fungsional yang didominasi oleh tenaga kesehatan.

Mantan Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati Badung ini menyebutkan, pihaknya membuka 82 formasi tenaga kesehatan dan 38 formasi tenaga teknis atau Ahli Pratama.

Dari jumlah itu sendiri nantinya akan ditempatkan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali.

“Selain P3K ada CPNS, itu lebih dominan di tenaga kesehatan sebanyak 82 formasi. Tenaga teknisnya maksudnya ada di PU, ada pertanian, ada di jaringan, ada di IT itu semua fungsional, Ahli Pratama itu sebanyak 38 formasi,” jelasnya.

Lihadnyana menjelaskan, alokasi CPNS sesuai dengan kebutuhan yang diajukan kepada Menpan-RB, yakni sebanyak 82 formasi.

Namun, untuk PPPK, alokasi yang disetujui berkurang dari pengajuan. Awalnya diajukan 1.200 formasi, namun yang disetujui hanya 1.109 formasi.

Ia mengatakan, minimnya formasi di Pemprov Bali itu disebabkan oleh analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) yang telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB.

“Ini kan berdasakan Anjab dan ABK, kan itu dipegang Menpan, mereka memberikan rekomendasi itu sesuai kebutuhan organisasi,” terangnya.

Terkait waktu pendaftaran CPNS dan PPPK, Lihadnyana mengaku masih menunggu pemberitahuan dari KemenpanRB.

Namun, ada kemungkinan pendaftaran akan dibuka secara online, pada 30 Mei 2021.

“Sekarang ini kita mulai persiapan kapan diumumkan untuk CPNS ini. Ini jadwal masih tentatif ya, karena kita menunggu secara resmi, secara nasional oleh Menpan,” paparnya.

Lihadnyana mengatakan, pola perekrutan CPNS dan PPPK untuk alokasi penerimaan tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Hanya saja, ia mengaku pihaknya memberikan alokasi khusus sebanyak 2 persen dari formasi bagi penyandang disabilitas.

Kebijakan ini, menurutnya, merupakan arahan dari pemerintah pusat.

“Polanya adalah sama dengan yang lalu. Tidak ada perubahan. Cuma kita memberikan keleluasaan bagi disabilitas. Mereka dapat 2 persen dari formasi. Ini sesuai arahan pemerintah,” katanya.

Selain itu, ia menyebutkan, seleksi nanti akan digelar dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang cukup ketat, mengingat masih dalam masa pandemi.

Lihadnyana menyebutkan, jika ada peserta yang terindikasi positif Covid-19, maka pihaknya akan menyediakan tempat khusus bagi peserta tersebut.

Hal ini dilakukannya sebagai bagian dari menjaga hak dan kesempatan warga negara mengikuti seleksi tersebut.

Baca juga: Seleksi CPNS dan PPPK 2021 Segera Dibuka, Dewan Bali Minta Masyarakat Jangan Sampai Tertipu Calo

“Pembedanya adalah ini kan masih suasana Covid. Makanya kita perhatikan protokol kesehatan secara ketat. Terus, kalau ada orang yang kena positif Covid dan lulus adminstrasi, boleh tetap ikut tes. Kita sudah siapkan tempat khusus, tapi agak jauh agar tidak menulari yang lain. Artinya peluang mereka tetap kita jaga,” paparnya.

Selain itu, dalam perekrutan CPNS, pihaknya menegaskan akan meninggikan syarat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di atas rata-rata nasional bagi para pelamar CPNS di Bali yakni 3.00.

Ini dilakukannya demi menciptakan hasil abdi negara yang memiliki kualitas dan kualifikasi yang mumpuni sesuai dengan pendidikan dan pekerjaannya nanti.

“Karena ini CPNS kita ingin mendapatkan dari aspek kualitas dan kualifikasi, dan spesifikasi. Misalnya, yang dibutuhkan analis pangan, kualifisikasi sarjana pertanian tahu. Makanya agak lebih spesifik lagi, seperti jurusan apa. Ini kita belajar dari pengalaman. Dulu, kita cari Pranata Komputer kita cari S1 informatika, tapi yang dibutuhkan oleh organisasi itu programmer, tapi kan S1 informatika kan ada multimedia. Ini yang menang, dan belum tentu bisa, makanya kita buatkan spesifikasi agar menjurus,” tegasnya.

“Karena ini mencari yang terbaik, maka kita sisir dari IP dulu. Kalau dulu Bali kita naikkan IP-nya menjadi 3.0, meskipun di Menpan 2.75, tapi kan CPNS mencari yang baik,” imbuhnya.

Bahkan, ia juga menegaskan dalam perekrutannya nanti, pihaknya memastikan berlangsung secara aman, kompetitif, adil, obyektif, transparan, bersih dari praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dan tidak dipungut biaya.

Oleh sebab itu, pihaknya menggandeng stakeholder terkait untuk ikut bersama-sama mengawasi jalannya seleksi tersebut.

“Syukur pola yang ini dihormati masyarakat. Tidak ada satupun orang menitip. Karena CAT, hari itu juga hasil keluar. Setiap tahapan, Ombudsman, BPK, BPKP, kepolisian kita selalu ajak,” terang dia.

Menariknya, ia mengungkapkan, dalam seleksi CPNS di Pemprov Bali nanti, pihaknya tidak akan melakukan tes wawancara bagi para peserta.

Hal ini guna menghindari adanya anggapan praktik-praktik KKN dalam proses tahapan seleksi.

“Kedua hal-hal yang menjadi pretensi masyarakat, kita tidak ada wawancara cukup di nilai SKD dan SKB. Karena kalau wawancara masuk ke ruangan nanti ada deal apa. Saya menghindari itu, makanya Bali secara nasional kita bagus,” paparnya.

Selain itu, bagi formasi yang nantinya minim atau tidak ada peminatnya, maka pihaknya tidak akan melanjutkan seleksi di formasi tersebut, dan akan mengajukannya kembali pada seleksi CPNS di masa selanjutnya.

“Formasi itu ada passing grade-nya. Meskipun ada formasi, tapi ada pelamar tidak masuk passing grade, formasi itu hilang. Artinya yang boleh diterima itu yang masuk passing grade. Nanti kita ajukan lagi di masa selanjutnya,” tegasnya.

Terpisah, Pemkab Klungkung telah menerima jumlah formasi untuk rekrutmen CPNS tahun 2021.

Tahun ini Klungkung mendapat jatah sekitar 597 posisi, yang terdiri dari tenaga kesehatan, tenaga teknis dan formasi PPPK untuk tenaga pendidik atau guru.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Klungkung, I Komang Susana menjelaskan, Pemkab Klungkung beberapa hari lalu telah menerima jumlah formasi recrutmen CPNS tahun 2021.

Jumlah yang turun lebih sedikit dari usulan ke pusat.

Pemkab Klungkung pada rekruitment CPNS tahun 2021 ini, akan membuka lowongan 53 orang untuk formasi tenaga kesehatan.

Lalu 60 orang untuk formasi tenaga teknis, dan 484 orang untuk formasi guru melalui PPPK.

Jumlah ini lebih sedikit dari usulan Pemkab Klungkung, yakni 157 tenaga kesehatan, 61 tenaga teknis dan 537 tenaga guru melalui PPPK.

"Rencananya semua akan diumumkan serentak di seluruh Indonesia tanggal 30 Mei," ujar Komang Susana.

Terkait tahapannya, Komang Susana mengaku masih menunggu kepastian dari pusat.

Demikian halnya untuk formasi guru melalui PPPK, nanti ketentuannya diatur Kemendikbud dan akan dijelaskan secara lengkap saat pengumuman formasi.

Baca juga: Pemprov Bali Total Buka 1.191 Formasi CPNS dan PPPK Tahun 2021, Mayoritas Guru

Sementara itu, Pemkab Tabanan mendapat jatah formasi PPPK sebanyak 1.615 orang tahun ini.

Jumlah tersebut berkurang lima orang dari total pengajuan ke KemenPANRB sebelumnya yakni 1.620 orang.

Jumlah tersebut didominasi dengan jumlah formasi guru dan sebagian non guru.

Saat ini, pihak Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sedang mengajukan jumlah formasi, khususnya non guru ke Bupati Tabanan untuk segera ditindaklanjuti.

Sebab, nantinya akan dibiayai daerah. Menurut data yang diperoleh dari BKPSDM Tabanan, jumlah 1.615 formasi rinciannya adalah 1.485 formasi guru dan 130 dari formasi non guru.

"Usulan formasi kita telah disetujui dari pusat dan mendapat jatah 1.615 orang untuk PPPK. Itu terdiri dari formasi guru dan non guru," kata Kabid Formasi dan Pelayanan BKPSDM Tabanan, I Ketut Putera.

Ketut Putera menyebutkan, total 1.615 formasi PPPK yang diperoleh.

Rinciannya 1.485 untuk formasi guru dan 130 formasi non guru.

Untuk non guru ini kembali dibagi lagi yakni 79 Tenaga Kesehatan dan 61 Tenaga Teknis lainnya.

Disinggung mengenai 130 formasi yang sedang diajukan ke Bupati Tabanan, Putera menyatakan saat ini masih menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketut Putera juga menyatakan, mengenai pendaftaran PPPK serta proses rekrutmen tersebut masih menunggu keputusan pusat.

"Yang jelas secara umum mereka yang berhak ikut seleksi PPPK adalah bagi pelamar yang sudah masuk data dapodik (data pokok pendidik). Untuk pengumuman lebih jelas akan kami sampaikan ketika pendaftaran resmi telah dibuka," tandasnya.

Baca juga: 9 Trik dan Tips Agar Peluang Lolos CPNS 2021 Terbuka Lebar, Bisa Dipelajari dari Sekarang

Jangan Tertipu Calo

DALAM waktu dekat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 akan dibuka.

Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali yang membuka formasi sebanyak 82 formasi CPNS dan 1.109 formasi PPPK yang akan ditempatkan di Provinsi Bali.

Mengenai hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Bali, Nyoman Adnyana meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan adanya calo atau joki yang menjanjikan lolos sebagai CPNS atau PPPK dengan mudah.

"Jangan mudah percaya lah sama yang begitu-begitu," kata dia saat dikonfirmasi, Kamis 20 Mei 2021.

Sebab dalam seleksi tersebut dilakukan secara transparan, bahkan nilai tes yang menggunakan komputer langsung dapat dilihat setelah keluar dari ruangan ujian.

"Nggak ada lagi yang percaya dengan calo. Kalau ada (calo) harus ditindak. Harus ditangkap. Apalagi sampai menipu. Nggak ada gitu-gitu sekarang karena sudah terbuka semua. Kuncinya pakai kemauan dan kemampuan sendiri. Nilai langsung diumumkan hari itu. Nggak perlu cari orang lain. Yang perlu hanya kita saja dilatih belajar menyelesaikan soal-soal," tegasnya.

Ditambahkannya, masyarakat jangan percaya dengan calo, sebab sudah sering terjadi penipuan. Terlebih ada kejadian lama, ada yang kena tipu hingga SK palsu.

Baca juga: Formasi CPNS Sudah Turun, Denpasar Dapat 123 Formasi CPNS dan 1.169 Formasi PPPK

"Kalau SK kan harus dicek semua. Lembaga mana yang ngeluarin, tahun, tanggal, dan nomornya. Percaya calo itu cara-cara kolot sebetulnya. Kita harus cerdas sekarang. Apalagi zaman serba digital," imbuh Adnyana.

Khusus untuk penerimaan PPPK sendiri, ia juga mengatakan, hal tersebut dibuka pemerintah sebagai wujud kepedulian kepada para tenaga kontrak maupun honorer yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara.

"Mereka kan dari dulu sudah diusulin, agar nasibnya yang tidak jelas ini diprioritaskan. Mereka kan kontrak atau honor kurang lebih dari 3 tahun, diprioritaskan yang harus diterima. Namun tetap dengan tes juga," paparnya.

Politikus PDI Perjuangan ini berharap melalui seleksi PPPK ini para tenaga honorer K2 dapat memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk mengubah nasibnya yang selama ini terkatung-katung.

"Jadi astungkara itu kita usulin dari dulu. Kami ingin menyelesaikan persoalan itu. Kalau tidak jelas, kan terkatung-katung nasib mereka. Maka ini harus ada kejelasan. Dikasih kesempatan supaya digunakan dan dipakai sebaik-baiknya," tegasnya. (gil/mit/mpa)

Kumpulan Artikel Bali