Breaking News:

Berita Bali

DPRD Bali Gelar Sidang Paripurna, Lima Fraksi Apresiasi Raperda BUPDA dan Raperda Perubahan Ketiga

ancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) di Bali dan Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah

Tribun Bali/Ragil Armando
Suasana Rapat Paripurna ke-13 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021 terkait pandangan umum fraksi terhadap Raperda BUPDA dan Raperda Perubahan Ketiga Atas Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Senin 31 Mei 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - DPRD Bali kembali menggelar sidang paripurna, Senin 31 Mei 2021.

Kegiatan yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali mengambil agenda yakni Pandangan Umum Fraksi terkait dua Raperda sekaligus yaitu, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) di Bali dan Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Sidang paripurna istimewa ini sendiri berlangsung secara hybrid dan terbatas oleh jajaran pimpinan DPRD Bali, para ketua komisi dan ketua fraksi, Wakil Gubernur Bali, Sekda Provinsi Bali, dan beberapa jajaran OPD.

Sedangkan, para anggota lainnya mengikuti Sidang Paripurna melalui Zoom.

Dalam pandangannya, secara umum kelima fraksi yang ada di DPRD Bali yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi Nasdem, PSI, dan Hanura mengapresiasi eksekutif terkait kedua raperda tersebut.

Kelima fraksi tersebut menilai Raperda BUPDA diharapkan sebagai kekuatan baru dalam menggerakkan sistem ekonomi di desa adat.

DPRD Bali Gelar Sidang Paripurna Istimewa, Bali Diganjar 8 Kali Opini WTP Oleh BPK RI

Pasalnya, dalam raperda tersebut juga diatur mengenai pengelolaan BUPDA secara profesional dan modern demgan tata kelola berdasarkan hukum adat yang menerapkan prinsip nilai adat, tradisi, budaya dan kearifan lokal Bali.

Sedangkan, mengenai Raperda Perubahan Ketiga Atas Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dinilai merupakan kebijakan yang akan memberikan dampak yang baik untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali".

Pun begitu, kelima fraksi juga juga memberikan beberapa masukan terkait dua raperda tersebut kepada eksekutif dalam pandangan umumnya.

Pandangan Umum Fraksi PDI-P yang dibacakan I Made Supartha, mengusulkan agar pelaksanaan pengawasan dan pembinaan BUPDA agar dilakukan oleh Gubernur bersama MDA Provinsi Bali.

Halaman
123
Penulis: Ragil Armando
Editor: Noviana Windri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved